Mutare, Zimbabwe – Gelombang kekeringan ekstrem yang melanda Zimbabwe memaksa ribuan petani meninggalkan kampung halaman mereka. Mereka berbondong-bondong menuju ke Dataran Tinggi Timur (Eastern Highlands), satu-satunya wilayah yang masih subur dan memiliki curah hujan melimpah. Namun, di tempat yang mereka harapkan menjadi surga baru, kini mereka justru hidup dalam ketakutan akan penggusuran paksa.
Pemerintah Zimbabwe menegaskan akan melakukan tindakan tegas terhadap apa yang mereka sebut sebagai 'pemukim ilegal' di kawasan lindung dan hutan lindung. Menteri Negara untuk Urusan Provinsi Manicaland, Misheck Mugadza, menginstruksikan polisi dan jaksa untuk meningkatkan penangkapan dan penuntutan terhadap siapa pun yang terlibat dalam jual-beli lahan ilegal, termasuk kepada kepala suku adat dan pejabat pemerintah.
Di satu sisi, langkah ini bertujuan untuk memulihkan tata kelola pertanahan dan melindungi lingkungan dari kerusakan. Di sisi lain, para pendatang seperti Lloyd Gweshengwe (43 tahun) mengaku tidak punya pilihan lain. 'Saya datang ke sini 18 tahun lalu. Kami tidak punya tempat lain untuk pergi,' ujarnya. Ia berhasil memanen jagung berlimpah tahun ini, sesuatu yang mustahil ia lakukan di kampung halamannya yang kering kerontang.
Analisis: Krisis ini menggambarkan dilema klasik antara kebijakan lingkungan hidup dan krisis kemanusiaan akibat perubahan iklim. Jika pemerintah hanya fokus pada aspek legalitas tanpa menyediakan solusi relokasi atau lahan alternatif, maka tindakan penggusuran justru berpotensi menciptakan masalah sosial baru dan memperparah kerentanan pangan di Zimbabwe.