Pemerintah Malaysia membuat gebrakan besar dengan rencana memangkas drastis jumlah pekerja asing. Kebijakan ini bertujuan utama untuk menggenjot penyerapan tenaga kerja lokal dan mendongkrak pendapatan masyarakat Malaysia. Aturan baru yang mulai berlaku Juni ini akan menaikkan ambang batas gaji minimum untuk visa pekerja asing, bahkan bisa sampai dua kali lipat, serta membatasi masa tinggal mereka paling lama 5 atau 10 tahun.
Langkah tak terduga ini sontak membuat ribuan pekerja asing, termasuk ekspatriat yang sudah lama menetap, merasakan ketidakpastian. Sanjeet, konsultan bisnis dari India yang sudah lebih dari satu dekade menjadikan Malaysia rumahnya, mengaku rencana jangka panjangnya, seperti membeli rumah atau mobil, kini jadi tanda tanya besar. Ini bukan cuma Sanjeet, ribuan pekerja asing lainnya pun kini harap-harap cemas.
Selama puluhan tahun, Malaysia dikenal sebagai magnet bagi pekerja asing, menyusul pesatnya perkembangan ekonomi pasca-kemerdekaan. Saat ini, ada sekitar 2,1 juta pekerja asing resmi, banyak di antaranya mengisi sektor padat karya dengan gaji sekitar upah minimum bulanan RM 1.700 (sekitar Rp 5,8 juta). Namun, ada juga sekitar 140.000 ekspatriat bergaji tinggi yang berkontribusi signifikan, menyuntikkan sekitar RM 75 miliar (sekitar Rp 257 triliun) ke ekonomi domestik dan membayar pajak RM 100 juta (sekitar Rp 342 miliar) setiap tahunnya.
Debat tentang pekerja asing memang kian memanas di Malaysia yang berpenduduk 34 juta jiwa. Dalam strategi kebijakan nasional terbaru, pemerintah Malaysia secara tegas menyatakan bahwa ketergantungan terus-menerus pada pekerja asing berketerampilan rendah telah menghambat adopsi teknologi krusial, memicu distorsi upah, dan memperlambat pertumbuhan produktivitas. Oleh karena itu, targetnya jelas: memangkas proporsi pekerja asing di angkatan kerja dari 14,1% pada 2024 menjadi hanya 5% pada 2035.
Kebijakan ini memang punya dua sisi mata uang. Di satu sisi, pemerintah berharap dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih baik dan mendorong peningkatan upah bagi warga lokal, mengingat gaji rata-rata bulanan di Malaysia sekitar $700 (sekitar Rp 12 juta). Ini juga bisa memacu sektor industri untuk lebih berinvestasi pada teknologi dan otomasi, ketimbang terus bergantung pada tenaga kerja murah. Namun, di sisi lain, kebijakan yang ketat ini berpotensi menimbulkan gejolak. Terutama jika industri tertentu kesulitan mencari pengganti pekerja asing dengan cepat. Ada kekhawatiran juga akan hilangnya kontribusi ekonomi dari para ekspatriat dan potensi menurunnya daya tarik Malaysia sebagai tujuan investasi bagi perusahaan global yang membutuhkan talenta spesialis dari luar. Pasar tenaga kerja tentu akan beradaptasi, tapi transisi ini kemungkinan tidak akan mulus sepenuhnya dan butuh strategi matang dari pemerintah maupun sektor swasta.