JAKARTA - Sebanyak lima negara Uni Eropa dikabarkan tengah menjajaki kerja sama dengan Rwanda untuk menampung para pencari suaka yang permohonannya ditolak. Langkah ini diambil sebagai solusi agar mereka yang gagal mendapatkan status pengungsi tidak perlu dipulangkan ke negara asal, melainkan dialihkan ke negara ketiga di Afrika tersebut.
Inisiatif ini muncul sebagai respons terhadap tekanan politik domestik yang semakin kuat dari kelompok anti-imigrasi di Eropa. Pemerintah negara-negara tersebut berharap kebijakan ini mampu meredam tensi politik dalam negeri terkait isu migran. Namun, rencana ini langsung menuai kritik tajam dari berbagai organisasi hak asasi manusia (HAM) internasional. Mereka menilai skema pengalihan ini berisiko melanggar prinsip non-refoulement dan berpotensi menempatkan para pencari suaka dalam kondisi rentan tanpa perlindungan yang memadai di Rwanda.
Dampaknya bagi masyarakat Eropa, kebijakan ini bisa menjadi preseden baru dalam penanganan imigrasi yang cenderung 'melempar tanggung jawab' ke negara luar. Sementara bagi masyarakat internasional, ini menjadi ujian bagi komitmen Eropa terhadap konvensi pengungsi PBB. Informasi tambahan dari media lain menyebutkan bahwa model serupa sebelumnya pernah dilakukan Inggris, namun sempat tertahan oleh putusan pengadilan terkait masalah HAM, sehingga efektivitas dan legalitas rencana lima negara ini masih akan menjadi sorotan panjang.