Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 10 Februari lalu mengejutkan publik dengan pengumuman kesiapan Indonesia untuk menggelar hingga 8.000 pasukan. Ribuan personel ini rencananya akan ditugaskan di Gaza, bergabung dengan pasukan stabilisasi multinasional di bawah kerangka "Board of Peace" (BoP) yang digagas Donald Trump.
Keputusan ini bukan sekadar penugasan militer biasa. Bagi banyak pengamat, langkah ini menjadi sinyal pergeseran signifikan dalam postur kebijakan luar negeri Indonesia yang sudah berpuluh-puluh tahun dipegang teguh. Selama ini, Indonesia dikenal dengan prinsip "Bebas Aktif", memposisikan diri sebagai mediator independen, bukan pengikut agenda politik personal dari pemimpin negara lain.
Seorang analis senior hubungan internasional dari Indonesia Strategic and Economics Action Institution menyoroti bahwa keterlibatan dalam inisiatif Trump ini bisa memberikan dampak serius. Kekuatan militer Indonesia bisa terlalu meregang, kapasitas diplomasi kita terbebani, dan yang paling krusial, reputasi Indonesia sebagai negara yang independen dan penyeimbang di kancah global bisa terkikis.
Gaza sendiri bukanlah area konflik biasa. Wilayah ini dikenal sangat volatil dan sarat kepentingan politik, tempat di mana kebutuhan kemanusiaan dan tujuan keamanan seringkali berbenturan. Mengirim ribuan pasukan ke medan semacam itu tanpa mandat multilateral yang inklusif, risikonya sangat besar. Indonesia bisa terseret dalam konflik yang sulit untuk dijaga netralitasnya.
Pertanyaan mendasar muncul: Apakah langkah ini benar-benar memajukan kepentingan nasional dan kredibilitas diplomasi Indonesia, atau justru membuat arah kebijakan luar negeri kita ditentukan oleh agenda eksternal? Keterlibatan dalam sebuah institusi yang sangat identik dengan sosok kontroversial seperti Donald Trump, yang dikenal dengan diplomasi transaksional dan sering mengabaikan konsensus internasional, dikhawatirkan akan melemahkan fondasi filosofis diplomasi Indonesia yang telah dibangun puluhan tahun.
Doktrin "Bebas Aktif" yang menjadi tulang punggung diplomasi Indonesia sejak Deklarasi Djuanda dan Konferensi Asia-Afrika, terancam terkikis perlahan. Indonesia, yang secara historis menjadi mediator, kini berisiko dianggap melegitimasi pendekatan unilateral. Hal ini tentu saja akan menjadi ujian berat bagi masa depan politik luar negeri Indonesia di tengah gejolak geopolitik global yang semakin intens.