Jakarta, CNN Indonesia — Sebuah laporan investigasi dari lembaga hukum internasional Global Rights Compliance (GRC) mengungkap praktik gelap perekrutan tenaga kerja asal Korea Utara (Korut) ke Rusia. Modusnya? Menggunakan visa pelajar palsu untuk mengelabui sanksi PBB.
Laporan yang dirilis pada Kamis (29/5) tersebut menyebutkan adanya jaringan broker yang dikendalikan oleh pengusaha Rusia bernama Vladimir Sokolov. Melalui platform KNDR.su, mereka memasarkan pekerja Korut ke berbagai sektor di Rusia, mulai dari pertanian, konstruksi, industri, hingga teknologi informasi. Setiap pekerja yang berhasil ditempatkan, mereka menarik komisi besar, sekitar 100.000 hingga 150.000 rubel (sekitar Rp1,2 juta - Rp1,8 juta).
Yang bikin miris, para pekerja ini tidak benar-benar kuliah. Dalam percakapan dengan penyelidik GRC yang menyamar sebagai calon majikan, Direktur Operasional Sokolov, Ruslan Zhukov, mengaku bahwa para pekerja didaftarkan di kampus-kampus fiktif agar terhindar dari jerat hukum ketenagakerjaan. Mereka juga dipaksa bekerja ekstra keras: 12 jam sehari, enam hari seminggu.
Praktik ini jelas melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 2017 yang melarang negara anggota menampung pekerja Korut. Tujuannya untuk memutus pendanaan program nuklir dan rudal Pyongyang. Meski begitu, data pengawas sanksi internasional menunjukkan ada sekitar 35.600 hingga 101.280 pekerja Korut di luar negeri sepanjang 2025, menghasilkan devisa ilegal hingga $800 juta (sekitar Rp13 triliun) untuk Pyongyang.
Rusia sendiri tercatat memberikan lebih dari 36.000 visa kepada warga Korut pada 2025, melonjak empat kali lipat dari tahun sebelumnya. Hampir semuanya berlabel 'pendidikan'. GRC juga mencurigai jaringan ini turut mendukung upaya perang Rusia di Ukraina, karena Sokolov disebut mempublikasikan setidaknya dua lokasi kerja yang terhubung dengan kompleks industri militer Moskow.
Analisis Dampak: Bagi masyarakat internasional, temuan ini menjadi tamparan keras bagi efektivitas sanksi PBB. Jika dibiarkan, praktik kerja paksa ini tidak hanya memperkaya rezim Pyongyang, tetapi juga memperkuat mesin perang Rusia. Sementara bagi warga Korut sendiri, mereka menjadi korban eksploitasi hak asasi manusia yang systemik, terjebak dalam ilusi 'pelajar' namun realitasnya 'budak' industri.