Ketegangan di Selat Taiwan memang sering memanas, namun laporan intelijen Amerika Serikat terbaru justru mengungkap fakta mengejutkan. Beijing, meski punya ambisi kuat menyatukan Taiwan, ternyata belum punya rencana invasi militer, setidaknya hingga tahun 2027 yang sebelumnya jadi perkiraan batas waktu tak resmi di Washington.
Badan intelijen Amerika Serikat memastikan China tidak memiliki rencana konkret untuk melancarkan invasi militer ke Taiwan dalam waktu dekat, termasuk hingga tahun 2027 yang selama ini dianggap batas waktu tak resmi. Penilaian ini muncul dalam Laporan Penilaian Ancaman Tahunan Komunitas Intelijen AS 2026. Laporan tersebut juga menegaskan, Beijing tidak punya jadwal pasti untuk mewujudkan penyatuan tersebut.
Meski retorika Beijing sering keras, komunitas intelijen AS meyakini kepemimpinan China tetap memprioritaskan penyatuan dengan Taiwan melalui jalur damai, jika memungkinkan. Keputusan China untuk menggunakan kekuatan militer akan mempertimbangkan banyak faktor, termasuk kesiapan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), dinamika politik di Taiwan, serta potensi intervensi militer Amerika Serikat. Laporan intelijen menyebut, kemajuan PLA 'stabil tapi tidak merata', dan meski Beijing meningkatkan latihan militer di sekitar Taiwan, risiko invasi masih terlalu besar bagi pimpinan China.
Invasi ke Taiwan dipastikan akan memicu gejolak ekonomi global yang dahsyat. Taiwan adalah produsen cip komputer terbesar dunia, dan seperlima perdagangan global melewati Selat Taiwan. Gangguan pada rantai pasok teknologi dan ketakutan investor di pasar finansial akan jadi konsekuensi yang sangat mahal, bahkan tanpa melibatkan intervensi langsung dari Washington.
Amerika Serikat sendiri memang tidak secara resmi mengakui pemerintahan Taiwan. Namun, Washington telah berjanji membantu Taipei mempertahankan diri sesuai Undang-Undang Hubungan Taiwan 1979 dan kebijakan selanjutnya, termasuk penjualan senjata besar-besaran dan pelatihan militer. Ironisnya, AS tetap sengaja bersikap samar-samar mengenai apakah mereka akan mengirim pasukan jika China benar-benar menyerang pulau tersebut.
Bonnie Glaser, Direktur Pelaksana Program Indo-Pasifik di German Marshall Fund, sependapat dengan penilaian intelijen AS. Ia menekankan bahwa Presiden Xi Jinping tidak punya tenggat waktu tetap untuk reunifikasi dan lebih suka tanpa kekerasan. Glaser juga menambahkan, 'pembersihan' perwira senior di tubuh PLA baru-baru ini akibat kasus korupsi, bisa jadi salah satu faktor yang memengaruhi kesiapan militer China, sehingga semakin menjauhkan opsi invasi.
Dengan demikian, laporan ini memberikan jeda napas sementara di tengah kekhawatiran global, sekaligus menggarisbawahi kompleksitas dinamika geopolitik di kawasan Indo-Pasifik.