Pemerintah Amerika Serikat di ambang krisis. Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) terancam lumpuh total akibat kegagalan Kongres mengesahkan anggaran. Imbasnya, ribuan pegawai federal mungkin terpaksa bekerja tanpa gaji, dan masyarakat siap-siap menghadapi kekacauan, terutama di sektor perjalanan udara.
Situasi genting ini berakar pada perselisihan politik yang panas antara Partai Demokrat dan Republik terkait reformasi operasional imigrasi. Setelah insiden penembakan fatal di Minnesota yang melibatkan agen imigrasi bertopeng dan laporan kekerasan yang berlebihan, Demokrat mendesak perubahan mendasar. Tuntutan mereka termasuk larangan agen ICE (Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai, di bawah DHS) memakai topeng, larangan racial profiling, serta penghentian razia di 'lokasi sensitif' seperti sekolah dan gereja.
Namun, Partai Republik yang menguasai Senat dan DPR menolak tuntutan ini, menganggapnya tidak masuk akal. Akibatnya, pada pemungutan suara di Senat, usulan anggaran DHS gagal mencapai ambang batas 60 suara yang diperlukan karena hampir semua senator Demokrat bersatu menentang. Mereka bersikukuh: 'Tidak ada dana untuk ICE sampai mereka diatur dan kekerasan dihentikan,' seperti ditegaskan oleh pemimpin Senat Demokrat, Chuck Schumer.
Ketika tenggat waktu pendanaan habis pada Sabtu tengah malam waktu Washington DC, penutupan sebagian pemerintahan DHS hampir tak terhindarkan. Ini bukan hanya soal gaji pegawai yang tertunda. DHS membawahi banyak lembaga vital, mulai dari keamanan bandara (TSA), penegakan imigrasi (ICE), hingga respons bencana (FEMA). Penutupan ini berpotensi besar mengganggu keamanan nasional, melumpuhkan layanan publik penting, dan memicu kekhawatiran dari berbagai pihak, termasuk industri perjalanan yang memperingatkan potensi penundaan besar di bandara. Krisis semacam ini, yang sering kali menjadi alat tawar-menawar politik di AS, menunjukkan betapa rapuhnya sistem pemerintahan saat perbedaan ideologi menghambat fungsi dasar negara.