Tensi di Timur Tengah makin panas. Ibu Kota Irak, Baghdad, kembali menjadi sasaran serangan udara militer Amerika Serikat yang menargetkan markas besar Pasukan Mobilisasi Populer (PMF) atau Hashed al-Shaabi, kelompok paramiliter yang didukung Iran. Insiden ini terjadi menyusul serangkaian serangan terhadap kepentingan AS di Irak, menegaskan posisi Baghdad yang kian terjepit di tengah eskalasi perang 'bayangan' antara Washington dan Teheran, ditambah ancaman serius bagi perekonomian negara itu.
Serangan udara yang dilakukan AS akhir pekan lalu menyasar markas PMF di Baghdad setelah sebelumnya terjadi serangan terhadap seorang diplomat AS dan pusat logistik di Bandara Internasional Baghdad. Pihak PMF menyatakan tiga lokasi markas mereka dihantam, namun beruntung tidak ada korban luka karena posisi tersebut sudah dikosongkan. Ini terjadi tak lama setelah empat ledakan terdengar di dekat pusat logistik Camp Victory milik AS di bandara utama ibu kota.
Para pejabat keamanan Irak berupaya keras menghentikan serangan drone yang diluncurkan oleh sejumlah faksi dari sekitar Baghdad, dengan mendirikan pos pemeriksaan. Namun, situasi ini menempatkan pemerintah Irak dalam posisi sulit, harus menyeimbangkan hubungan dengan AS sekaligus menghadapi kelompok-kelompok bersenjata yang sangat kuat di dalam negeri. Kondisi ini diperparah dengan perasaan warga Irak yang enggan diseret ke dalam konflik yang sejatinya bermula antara AS, Israel, dan Iran sejak akhir Februari lalu.
Irak kini benar-benar terjebak di tengah dua kekuatan besar: Iran, tetangga terdekatnya yang berbagi perbatasan darat terpanjang, dan Amerika Serikat. Keberadaan kelompok bersenjata yang didukung Iran di wilayahnya semakin memperkeruh suasana di tengah meningkatnya kekerasan. Belum lagi, masalah ekonomi yang kian membebani. Pekan lalu, Kementerian Perminyakan Irak terpaksa mengumumkan 'force majeure' pada semua ladang minyak yang dikelola perusahaan asing. Penyebabnya? Gangguan navigasi di Selat Hormuz yang praktis menghentikan sebagian besar ekspor minyak mentah negara itu.
Padahal, Irak sangat bergantung pada pendapatan minyak, yang menyumbang sekitar 90 persen dari total pemasukan negara. Penghentian ekspor ini jelas bakal berdampak besar pada masyarakat dan kian meningkatkan kerentanan ekonomi mereka di tengah konflik. Eskalasi ini juga diwarnai ancaman Presiden AS Donald Trump yang akan menyerang pembangkit listrik Iran jika kebebasan navigasi di jalur perairan vital itu tidak sepenuhnya dipulihkan dalam 48 jam.
Sebagai informasi tambahan, PMF sendiri merupakan bagian dari angkatan bersenjata resmi Irak. Namun, di dalamnya juga tergabung beberapa kelompok yang punya afiliasi kuat dengan Iran. Mereka dibentuk pada tahun 2014 atas fatwa Ayatollah Ali Sistani untuk melawan ISIL (ISIS). Meski begitu, beberapa kelompok pro-Iran di bawah payung PMF ini seringkali bertanggung jawab atas serangan terhadap kepentingan AS di Irak dan seantero kawasan, yang kemudian memicu balasan serangan dari pihak AS.