Sebuah kabar penting mengemuka dari kancah regional: ASEAN, blok negara-negara Asia Tenggara, menyatakan belum mengakui hasil pemilihan umum yang baru saja digelar di Myanmar. Sikap tegas ini menjadi pukulan telak bagi junta militer Myanmar yang selama ini berupaya keras meraih legitimasi di mata internasional pasca-kudeta berdarah tahun 2021 lalu.
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Filipina, Theresa Lazaro, pada Kamis (waktu setempat), usai menjadi tuan rumah serangkaian pertemuan tingkat menteri ASEAN di Cebu. Ia menegaskan bahwa ASEAN "belum mengesahkan tiga fase pemilihan" yang baru berakhir pekan lalu di Myanmar. Ketika ditanya apakah blok tersebut tidak mengakui pemilu itu, Lazaro dengan lugas menjawab, "Ya, untuk saat ini." Ini mengonfirmasi bahwa konsensus di antara negara anggota ASEAN terkait pemilu tersebut belum tercapai, meski penolakan telah disuarakan.
Sikap ASEAN ini tentu menjadi sandungan besar bagi upaya normalisasi oleh penguasa militer Myanmar. Mereka sejatinya berharap pemilu tersebut bisa menjadi jalan untuk mendapatkan pengakuan dan derajat legitimasi. Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP), yang didukung militer, bahkan sudah mengklaim kemenangan mayoritas berdasarkan hasil awal dan menyatakan siap membentuk pemerintahan baru. Pengumuman resmi dan pembentukan parlemen serta pemerintahan baru dijadwalkan dalam waktu dekat.
Namun, pemilu ini sendiri menuai badai kritik. Banyak pihak, termasuk kelompok hak asasi manusia dan aktivis, menyebutnya tidak bebas, tidak adil, dan sengaja mengecualikan partai-partai oposisi utama. Proses ini dinilai sebagai upaya militer untuk membenarkan kekuasaan mereka setelah merebut kendali dari pemerintahan sipil yang terpilih secara demokratis pimpinan Aung San Suu Kyi pada 2021, yang kemudian menyeret negara itu ke dalam perang saudara berlarut-larut.
Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, juga sempat menyuarakan perlunya kemajuan politik yang berarti di Myanmar. Menurutnya, hal itu hanya bisa terwujud melalui gencatan senjata, dialog inklusif, dan partisipasi semua pemangku kepentingan. "Prasyarat ini penting agar muncul sebuah pemerintahan yang sah dan didukung oleh rakyat," tegas Balakrishnan. Filipina sendiri saat ini memegang keketuaan bergilir ASEAN, mengambil alih posisi yang seharusnya menjadi giliran Myanmar, setelah negara tersebut disanksi karena kudeta militernya.