Presiden Prancis Emmanuel Macron dijadwalkan bertemu dengan perwakilan siswa sekolah menengah pada Jumat ini. Ini menjadi pertemuan pertama sang pemimpin dengan kelompok pelajar yang sejak September menuntut perombakan total sistem pendidikan.
Pertemuan itu berlangsung saat Prancis bersiap menghadapi gelombang protes lanjutan pada akhir pekan. Pemerintah memperkuat pengamanan dengan menambah 20 persen personel kepolisian di jalanan. Otoritas juga memberlakukan jam malam di Paris serta melarang aksi unjuk rasa di Marseille dan Lyon.
Langkah ini diambil setelah demonstrasi damai pekan lalu berubah menjadi kerusuhan. Pemerintah dianggap gagal melakukan antisipasi, sehingga kini mereka tak mau mengambil risiko menjelang aksi pada Sabtu mendatang.
Para siswa menuntut sekolah dengan anggaran memadai, guru yang cukup, serta hak suara lebih besar dalam kebijakan yang menyangkut masa depan mereka. Mereka juga mempersoalkan kekurangan guru, kelas yang penuh hingga 40 murid lebih, dan gedung sekolah yang rusak.
Sejumlah organisasi pelajar dan serikat pekerja menuntut tambahan anggaran pendidikan sebesar 10 miliar euro, pengangkatan guru tetap alih-alih kontrak, serta 250 ribu kursi universitas baru. Mereka juga mendesak perombakan sistem penerimaan universitas Parcoursup yang dinilai diskriminatif dan dana darurat 1,5 miliar euro untuk perbaikan infrastruktur sekolah.
Sejauh ini pemerintah telah mengumumkan 3.000 guru pengganti tambahan dan alokasi tambahan 1,1 miliar euro untuk pendidikan nasional dalam anggaran 2027. Namun para siswa menegaskan satu hal: mereka ingin didengar.
Gejolak ini muncul di saat Prancis tengah bersiap menghadapi pemilihan presiden dalam enam bulan ke depan. Pemerintah yang sedang lemah akibat kebuntuan politik dan beban utang menghadapi pertanyaan sulit: apa yang bisa dilakukan untuk menarik generasi muda turun dari jalanan?