Dalam pertemuan penting di Oval Office, Gedung Putih, Presiden Amerika Serikat Donald Trump terang-terangan meminta Jepang, melalui Perdana Menteri Sanae Takaichi, untuk 'turun tangan' mengamankan Selat Hormuz. Permintaan ini muncul di tengah eskalasi konflik antara AS dan Iran, yang kini juga melibatkan Israel.
Selat Hormuz merupakan jalur vital bagi perdagangan minyak dunia, di mana hampir seperlima pasokan minyak global melintasinya. Sayangnya, Iran dikabarkan telah menutup sebagian besar lalu lintas di selat tersebut, memicu lonjakan harga minyak di seluruh dunia. Kondisi ini jelas memukul telak perekonomian global, seperti yang diungkapkan PM Takaichi, yang menyebut dunia akan menghadapi 'pukulan besar' akibat perkembangan ini.
Menariknya, di tengah diskusi serius ini, Trump sempat melontarkan pernyataan yang cukup mengejutkan. Ketika seorang reporter menanyakan mengapa AS tidak memberitahu sekutunya seperti Jepang tentang rencana serangan ke Iran, Trump malah berkelakar tentang serangan mendadak Jepang ke Pearl Harbor saat Perang Dunia II. 'Kami ingin kejutan. Siapa yang lebih tahu tentang kejutan selain Jepang, oke? Mengapa Anda tidak memberi tahu saya tentang Pearl Harbor?' kata Trump kepada Takaichi, yang raut wajahnya menunjukkan ketidaknyamanan.
Meski mengutuk tindakan Iran yang menyerang wilayah tetangga dan menutup Selat Hormuz, PM Takaichi juga menyiratkan kekhawatiran mendalamnya terhadap 'lingkungan keamanan yang parah' dan dampak ekonomi yang akan terjadi. Jepang sendiri memiliki keterbatasan. Konstitusi pasifis yang diberlakukan AS pasca-Perang Dunia II mengharuskan Jepang untuk 'menolak perang' dan 'ancaman atau penggunaan kekuatan'. Ini berarti keterlibatan militer langsung Jepang dalam konflik mungkin sangat terbatas, atau bahkan tidak mungkin.
Situasi ini menempatkan Jepang dalam posisi dilema, di mana mereka harus menyeimbangkan dukungan terhadap sekutu utamanya (AS) dengan batasan konstitusional serta kepentingan ekonomi nasional. Lonjakan harga minyak global dan ketidakpastian geopolitik menjadi perhatian utama, yang berpotensi memicu inflasi dan melambatkan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia, karena kenaikan biaya transportasi dan produksi.