Pemerintah India, khususnya di bawah administrasi Perdana Menteri Narendra Modi, menunjukkan respons cepat dan "geram" atas keterlibatan Bill Gates dengan mendiang finansier Jeffrey Epstein. Keresahan ini bahkan membuat Gates urung hadir sebagai pembicara kunci dalam AI Impact Summit di New Delhi, di tengah kritik dan ketidaknyamanan yang muncul dari pihak Modi.
Sebuah pemandangan yang menarik, mengingat betapa sigapnya pemerintah bereaksi saat reputasi dan citra diplomatik terancam oleh skandal global. Namun, di balik kegaduhan tersebut, ada kontras mencolok yang justru mengoyak hati nurani. Respons cepat pemerintah India terhadap "ancaman" reputasi ini sangat berbanding terbalik dengan keabain mereka terhadap realitas kekerasan seksual yang kejam dan rutin menimpa perempuan di negeri itu.
Pemerkosaan, termasuk pemerkosaan berkelompok, seolah menjadi "berita harian" layaknya laporan cuaca: terjadi secara stabil, tanpa henti, dan pada akhirnya, dianggap biasa. Fakta miris menunjukkan, rata-rata 86 perempuan diperkosa setiap hari di India. Angka ini bukanlah sekadar statistik, melainkan cerminan teror berkelanjutan yang dirasakan kaum perempuan. Kasus-kasus pemerkosaan yang dilaporkan seringkali sangat brutal, melibatkan penyiksaan sadis.
Celakanya, jarang sekali ada pertanggungjawaban yang jelas. Pelaku, pengadilan, polisi, bahkan pemerintah, seolah saling lempar tanggung jawab, atau bahkan tak peduli sama sekali. Lebih parah lagi, di bawah pengawasan PM Modi dan Menteri Dalam Negeri Amit Shah, yang konon gila-gilaan ingin memulihkan hukum dan ketertiban, India justru dicap sebagai "ibu kota pemerkosaan berkelompok" dunia. Contoh paling mencolok adalah ketika seorang politisi dari Partai Bharatiya Janata (BJP) yang telah dihukum karena memerkosa anak di bawah umur pada tahun 2017, Kuldeep Singh Sengar, justru bisa mendapatkan jaminan dari pengadilan tinggi. Ini semakin memperjelas potret sistem hukum yang gagal melindungi korban dan justru memberikan ruang bagi pelaku.
Dampak dari prioritas yang keliru ini sangat terasa di masyarakat. Lingkungan menjadi tidak aman bagi perempuan, menciptakan budaya impunitas bagi pelaku, dan mengikis kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Ketika pemerintah lebih fokus pada "kenyamanan" diplomatik dan reputasi elit daripada melindungi warga negaranya dari kekerasan paling mendasar, maka yang terjadi adalah pengkhianatan terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial. Ini bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah moralitas dan kepemimpinan sebuah bangsa.