Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr, yang akrab disapa Bongbong Marcos, kini tengah menghadapi badai krisis. Tiga tahun menjabat, popularitasnya anjlok drastis menyusul terkuaknya skandal korupsi bernilai miliaran dolar terkait proyek pengendalian banjir. Situasi ini memicu gelombang protes dan seruan pemakzulan, membangkitkan ingatan pahit akan penggulingan ayahnya, Ferdinand Marcos Sr, dalam Revolusi Kekuatan Rakyat tahun 1986.
Bongbong Marcos, putra tunggal mendiang diktator Ferdinand Marcos Sr, berhasil memulihkan nama keluarganya dan naik ke kursi kepresidenan pada tahun 2022 setelah kemenangan telak. Ia berjanji membawa “masa depan yang lebih baik” dan “persatuan” bagi 110 juta rakyat Filipina. Namun, janji manis itu kini terasa pahit. Aliansi politiknya dengan Wakil Presiden Sara Duterte retak, dan pemerintahannya terperangkap dalam pusaran skandal besar yang membuat negara limbung.
Skandal korupsi terkait proyek pengendalian banjir, yang disebut bernilai miliaran dolar, menjadi pukulan telak bagi kredibilitas pemerintah. Analis politik dan ekonom Andrew Masigan tanpa ragu menyebut situasi ini sebagai konsekuensi dari pilihan pemilih yang lebih mengutamakan 'putra diktator yang merasa berhak' daripada kandidat yang lebih kompeten. Masigan menilai, slogan 'persatuan' yang diusung Marcos Jr sejatinya adalah rencana pribadi untuk 'memutihkan nama Marcos yang tercemar'.
Lebih lanjut, Masigan menyoroti bagaimana Marcos Jr menyia-nyiakan potensi demografi Filipina, terutama kaum muda yang mendominasi populasi. Ia menilai, alih-alih memanfaatkan energi dinamis ini untuk pertumbuhan ekonomi di atas 7%, pemerintahan Marcos Jr justru sibuk dengan agenda internal dan politik.
Kini, ketika Filipina memperingati 40 tahun Revolusi Kekuatan Rakyat yang menggulingkan ayahnya, Marcos Jr seperti tak bisa lepas dari bayang-bayang sejarah. Berbagai faksi oposisi mulai menyuarakan desakan agar ia mundur, sebuah akhir yang menimpa ayahnya pada 25 Februari 1986. Gejolak politik dan anjloknya kepercayaan publik ini berpotensi besar memperlambat pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan menciptakan ketidakpastian yang lebih dalam bagi investasi serta stabilitas regional.