Pemerintah militer Burkina Faso mengambil langkah kontroversial yang mengejutkan banyak pihak. Mereka resmi membubarkan seluruh partai politik yang ada dan langsung menyita aset-aset mereka. Keputusan ini, yang diumumkan melalui dekrit pada Kamis lalu, disebut para analis sebagai pukulan telak bagi masa depan demokrasi di negara Afrika Barat itu.
Di bawah kepemimpinan Kapten Ibrahim Traore, pemerintah junta militer mengklaim bahwa partai-partai politik telah gagal mematuhi aturan dan pedoman yang berlaku. Menteri Dalam Negeri Emile Zerbo, dalam pernyataannya, menyebut pembubaran ini sebagai bagian dari upaya 'membangun kembali negara' setelah sistem multipartai sebelumnya dianggap memicu perpecahan dan melemahkan kohesi sosial.
Namun, keputusan ini langsung menuai kritik pedas dari berbagai kelompok hak asasi manusia dan pengamat internasional. Mereka khawatir, langkah ini semakin mempersempit ruang gerak sipil dan memperkuat cengkeraman kekuasaan militer. Analis Beverly Ochieng dari Control Risks bahkan menyebut, dengan perubahan konstitusi Desember 2023 yang menempatkan pengadilan di bawah kendali pemerintah, kekuasaan militer akan semakin tak terkendali.
Burkina Faso sendiri telah menghadapi krisis keamanan serius akibat kelompok bersenjata yang terafiliasi dengan ISIS dan Al-Qaeda. Sejak kudeta yang membawa Kapten Traore berkuasa pada September 2022 — hanya delapan bulan setelah kudeta sebelumnya — negara ini menjadi salah satu dari sekian banyak negara di Afrika Barat dan Tengah yang dilanda gejolak politik. Traore, yang berusia 37 tahun, meskipun dikritik karena pendekatan otoriter, berhasil membangun basis pendukung daring yang kuat, terutama di kalangan pan-Afrika, berkat retorika anti-kolonialnya.
Dengan dibubarkannya lebih dari 100 partai politik yang terdaftar sebelum kudeta 2022, masa depan sistem politik Burkina Faso kini dipertanyakan. Para pengamat memprediksi, pemerintah militer akan semakin berupaya memperpanjang masa kekuasaannya, menjauhkan negara itu dari transisi demokrasi yang diharapkan.