Jakarta - Amerika Serikat kembali menjadi sorotan dunia terkait kontroversi hukuman mati. Menteri Pertahanan Pete Hegseth baru-baru ini mengumumkan bahwa militer AS akan menyiarkan secara langsung eksekusi mati Nidal Hasan dengan regu tembak. Hasan, mantan psikiater militer, dijatuhi hukuman mati setelah menembak 13 tentara tak bersenjata di pangkalan militer Fort Hood, Texas, pada 2009 silam.
Eksekusi ini menandai penggunaan regu tembak pertama oleh Angkatan Darat AS sejak tahun 1945. Keputusan ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran atas kegagalan eksekusi dengan suntikan mematikan. Baru-baru ini, Christa Pike, seorang narapidana kasus pembunuhan, mengalami kegagalan eksekusi suntikan mematikan dan harus dilarikan ke rumah sakit sebelum akhirnya pulih kembali.
Data dari Death Penalty Information Center mencatat setidaknya ada 64 eksekusi gagal dalam 50 tahun terakhir, dengan 51 di antaranya adalah kasus suntikan mematikan. Hal ini memicu perdebatan sengit mengenai metode eksekusi yang dianggap kejam dan tidak manusiawi. Beberapa negara bagian mulai melirik metode lama seperti kursi listrik dan kamar gas, meskipun para ahli medis memperingatkan bahwa semua metode tersebut berpotensi menimbulkan rasa sakit yang hebat jika tidak dilakukan dengan sempurna.
Analisis Dampak: Isu ini tidak hanya memicu perdebatan etis di AS, tetapi juga mempengaruhi opini global tentang praktik hukuman mati. Kegagalan eksekusi dapat memperkuat argumen kelompok abolisionis yang menuntut penghapusan hukuman mati karena dianggap melanggar hak asasi manusia. Selain itu, transparansi berlebihan seperti siaran langsung eksekusi berisiko menormalisasi kekerasan negara di mata publik internasional.