PRISTINA - Situasi politik di Kosovo memanas. Gelombang protes besar meletus menolak vonis pengadilan terhadap para mantan petinggi Tentara Pembebasan Kosovo (KLA), bersamaan dengan tenggat waktu pemilihan presiden yang semakin dekat.
Massa menuntut perubahan undang-undang yang mengatur Mahkamah Khusus Kosovo yang berbasis di Den Haag. Mereka ingin mengubah aturan hukuman penjara hingga lokasi eksekusi vonis. Protes ini dipicu oleh putusan 16 September lalu yang menjerat mantan Presiden Hashim Thaci dengan hukuman 25 tahun penjara.
Desakan massa ini berbenturan dengan negosiasi politik di parlemen. Jika parlemen gagal memilih presiden sebelum tengah malam, Kosovo terancam menggelar pemilihan umum (pemilu) baru. Tanggal 15 November disebut-sebut sebagai kandidat kuat jadwal pemungutan suara tersebut.
Analis politik Artan Muhaxhiri menilai pemilu baru bukanlah solusi pasti. Menurutnya, peluang perubahan politik radikal sangat tipis. Isu kemarahan atas vonis KLA diprediksi akan mendominasi kampanye, menggeser isu pembangunan ekonomi dan memperparah ketidakstabilan sistemik negara itu.
Sebagai informasi, Mahkamah Khusus ini dibentuk pada 2015 untuk mengusut dugaan kejahatan perang KLA era 1998-1999. Meski secara hukum bagian dari sistem peradilan Kosovo, pengadilan ini tetap dianggap kontroversial karena KLA sangat dihormati sebagai simbol perlawanan terhadap kekuasaan Serbia.
Partai oposisi PDK mengusulkan amandemen untuk membatasi kekuasaan tribunal, termasuk membatasi hukuman maksimal 15 tahun dan memungkinkan vonis dijalani di Kosovo. Perdana Menteri Albin Kurti menilai tidak ada hambatan hukum dalam inisiatif ini, dan parlemen telah menyetujuinya dalam pembacaan pertama. Namun, kekosongan kekuasaan terjadi setelah masa jabatan Presiden Vjosa Osmani berakhir pada April lalu, sementara parlemen gagal memilih penggantinya.