SOFIA - Iliana Iotova diproyeksikan memenangkan pemilihan presiden Bulgaria berdasarkan hasil hitung cepat (exit poll). Jika hasil resmi mengonfirmasi hal ini pada Senin (besok), ia akan mencatatkan sejarah sebagai presiden perempuan pertama yang dipilih secara langsung di negara tersebut.
Berdasarkan data dari tiga lembaga survei yang dikutip kantor berita resmi BTA, Iotova meraih suara sekitar 51 persen. Ia unggul atas rivalnya, Andrey Gyurov, yang didukung kubu oposisi pro-Barat dan hanya mengantongi sekitar 44 persen suara. Meski begitu, tingkat partisipasi masyarakat terbilang rendah, hanya berkisar 27 hingga 29 persen, meski sedikit lebih tinggi dibanding putaran pertama pekan lalu yang mencatat rekor terendah 23 persen.
Kemenangan Iotova tidak lepas dari posisinya yang vokal mendukung dialog dengan Moskow dan menolak pengiriman bantuan militer ke Ukraina. Sikap ini kontras dengan Gyurov yang mengkritik keras agresi Rusia. Dalam debat televisi, Gyurov menegaskan bahwa Rusia harus menghentikan agresinya, sementara Iotova menekankan bahwa perdamaian hanya bisa dicapai melalui jalur negosiasi.
Isu keamanan menjadi bayangan gelap dalam pesta demokrasi ini. Pemilu berlangsung di tengah insiden serangan drone terhadap kapal-kapal komersial di lepas pantai Laut Hitam Bulgaria bulan lalu. Sebanyak 21 orang dilaporkan masih hilang akibat insiden yang diduga merupakan imbas dari perang Rusia-Ukraina tersebut. Perdana Menteri Rumen Radev menilai serangan itu menguntungkan kepentingan Rusia dan telah memanggil duta besar negara itu, meski belum ada bukti langsung yang menghubungkan Moskow dengan serangan tersebut.
Analisis Dampak: Kemenangan Iotova menunjukkan bahwa isu ekonomi dan stabilitas dalam negeri lebih dominan bagi pemilih dibandingkan sekadar alignasi geopolitik. Namun, rendahnya partisipasi (di bawah 30 persen) menjadi alarm bagi legitimasi demokrasi Bulgaria. Masyarakat terlihat apatis di tengah ketegangan kawasan. Ke depan, posisi Iotova yang cenderung lunak terhadap Rusia akan diuji, terutama karena Bulgaria adalah anggota NATO dan Uni Eropa yang dituntut memiliki sikap tegas terhadap ancaman di Laut Hitam.