Pemerintah Prancis mengambil langkah tegas dengan melarang aksi demonstrasi di sejumlah kota besar seperti Paris, Lyon, Lille, dan Grenoble. Larangan ini berlaku efektif hingga pukul 18:00 GMT, mencakup area vital seperti Istana Elysee, gedung parlemen, stasiun kereta utama, hingga pusat perbelanjaan yang sebelumnya sempat dijarah.
Presiden Emmanuel Macron menuding kelompok kiri radikal sebagai dalang di balik kerusuhan saat demonstrasi akhir pekan lalu. Menurut sumber kepolisian, pelarangan ini terpaksa dilakukan karena panitia dinilai tidak mampu mencegah aksi anarkis dan perusakan fasilitas umum.
Analisis dampak: Langkah pembatasan ini berpotensi memicu gesekan baru antara pemerintah dan serikat pekerja. Pasalnya, kelompok demonstran menuntut biaya hidup yang layak dan perbaikan fasilitas pendidikan. Pemerintah berdalih melindungi bisnis dan ketertiban umum, namun publik menilai ini sebagai upaya pembungkaman suara rakyat. Aksi demonstrasi besar diperkirakan masih akan berlanjut pada 5 November mendatang dengan melibatkan sektor publik dan swasta.