Data mengejutkan mengungkap, krisis kelaparan di Jalur Gaza bukanlah kebetulan atau dampak sampingan perang semata, melainkan disebut sebagai strategi yang terencana, mencapai puncaknya pada tahun 2025. Laporan menunjukkan, angka kematian akibat kekurangan pangan meledak hingga 760% dalam setahun, dengan anak-anak dan lansia menjadi korban utama. Para ahli PBB bahkan menegaskan, kondisi di Gaza sudah memenuhi kriteria bencana kelaparan, sebuah fakta yang tersembunyi di balik birokrasi politik.
Tahun 2025 menjadi titik paling kelam bagi Jalur Gaza. Jika pada awal perang di 2023 hanya empat kematian resmi dilaporkan akibat kelaparan, angka ini meroket menjadi 49 pada 2024, lalu meledak menjadi 422 kematian dalam satu tahun di 2025. Ini adalah peningkatan luar biasa sebesar 760% hanya dalam 12 bulan.
Korbannya didominasi kelompok rentan: 40,63% adalah lansia (di atas 60 tahun) dan 34,74% adalah anak-anak. Mirisnya, kasus malnutrisi akut pada balita di bawah lima tahun melonjak drastis, dari 2.754 kasus di Januari menjadi 14.383 kasus di Agustus 2025.
Michael Fakhri, Pelapor Khusus PBB untuk Hak atas Pangan, sejak awal sudah menyalakan alarm. Ia menyatakan, standar analisis kelaparan global yang biasanya konservatif telah dilewati. “Realitas di lapangan tak terbantahkan. Kami sudah memperingatkan sejak anak-anak pertama mulai meninggal,” tegas Fakhri, menggarisbawahi bahwa krisis ini memenuhi kriteria teknis kelaparan, bukan sekadar ketahanan pangan yang buruk. Para ahli hukum juga sepakat, ini bukan 'food insecurity' biasa, melainkan kelaparan yang disengaja.
Bukan tanpa alasan tudingan bahwa kelaparan ini adalah strategi yang disengaja. Warga Palestina dan peneliti urusan Israel, Suleiman Basharat, melacak kebijakan ini sejak blokade Gaza pada 2007. Ia menyebut, doktrin ini bertujuan 'membuat warga Palestina diet, tapi tidak sampai mati', sebuah pernyataan kontroversial dari Dov Weisglass, penasihat PM Israel kala itu, pada 2006. Pernyataan ini menunjukkan pergeseran dari 'pengelolaan' ke 'eliminasi'.
Niat ini semakin terang benderang di awal perang genosida di Gaza. Mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant secara eksplisit mengumumkan pengepungan total terhadap 'binatang manusia'. Pernyataannya diperkuat oleh Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich, yang menganggap pemblokiran bantuan ke Gaza 'dibenarkan dan bermoral', meski berisiko membuat jutaan orang kelaparan.
Dampak dari strategi ini sangat memprihatinkan, yaitu krisis kemanusiaan parah yang disengaja. Penggunaan kelaparan sebagai senjata perang secara jelas melanggar hukum internasional dan berpotensi masuk kategori kejahatan perang. Dunia internasional dituntut untuk segera bertindak tegas, memastikan akuntabilitas atas kebijakan yang telah menyebabkan penderitaan dan kematian massal ini, serta menjamin bantuan kemanusiaan bisa masuk tanpa hambatan.