Jakarta, Media Online – Pemerintah Pakistan dengan tegas menolak permintaan Inggris untuk menerima kembali pemimpin geng pemerkosa anak di Rochdale, Shabir Ahmed. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan, Tahir Andrabi, menyatakan bahwa kasus ini sepenuhnya urusan internal Inggris dan Pakistan tidak memiliki kaitan apa pun.
Ahmed, seorang warga negara Inggris kelahiran Pakistan yang tiba di Inggris pada akhir 1960-an, baru saja bebas bersyarat setelah menjalani hukuman 22 tahun penjara. Ia terbukti bersalah atas puluhan kasus pemerkosaan dan eksploitasi seksual terhadap anak perempuan di bawah umur, bahkan ada yang baru berusia 12 tahun, di dua restoran cepat saji di Rochdale dan Oldham.
Kemarahan publik Inggris memuncak karena undang-undang tahun 1971 justru melindungi Ahmed dari deportasi. Aturan itu melarang pengusiran warga Persemakmuran yang tiba sebelum 1973 dan sudah tinggal lebih dari lima tahun. Menteri Dalam Negeri Inggris, Shabana Mahmood, berjanji akan merevisi aturan tersebut agar pelaku kejahatan berat seperti Ahmed bisa dideportasi.
Namun, masalahnya tetap sama: Inggris butuh persetujuan Pakistan untuk menerima Ahmed. Pakistan menolak mentah-mentah. Andrabi bahkan menegaskan bahwa meskipun Ahmed lahir di Pakistan, ia dibesarkan dan 'dirusak' di Inggris, sehingga tanggung jawab moral dan hukum ada di tangan otoritas Inggris.
Analisis Dampak: Kasus ini membuka luka lama tentang kegagalan sistem imigrasi dan perlindungan anak di Inggris. Ini juga menjadi preseden berbahaya: jika pelaku kejahatan berat bisa memanfaatkan celah hukum untuk tetap tinggal, kepercayaan publik terhadap sistem peradilan akan runtuh. Di sisi lain, penolakan Pakistan menunjukkan bahwa hubungan diplomatik bisa menjadi tameng bagi para kriminal untuk lolos dari hukuman maksimal. Masyarakat internasional kini mengawasi bagaimana Inggris merevisi undang-undangnya agar tidak ada lagi celah bagi predator anak.