Kuba tengah menghadapi krisis bahan bakar parah akibat blokade yang diterapkan Amerika Serikat. Situasi ini bukan hanya menghantam sektor energi, tetapi juga memicu krisis sampah dan kesehatan masyarakat, terutama di ibu kota Havana dan kota-kota lainnya. Kondisi pelik ini membuat Presiden AS Donald Trump menyebut Kuba sebagai 'negara gagal' dan mendesak mereka untuk 'membuat kesepakatan'.
Dampak langsung kelangkaan BBM terasa begitu nyata di jalanan. Sebagian besar armada truk sampah di Havana, misalnya, terpaksa tidak beroperasi karena tidak ada bahan bakar. Dari 106 unit, hanya 44 truk yang masih bisa melayani, alhasil tumpukan sampah terlihat di hampir setiap sudut kota. Warga mulai menyuarakan kekhawatiran serius akan risiko kesehatan publik melalui media sosial. Seorang warga Havana, Jose Ramon Cruz, mengungkapkan bahwa sudah lebih dari 10 hari truk sampah tidak datang ke lingkungannya.
Di tengah kondisi yang makin memburuk, Presiden Trump melontarkan pernyataan keras. Ia menyoroti bahwa Kuba bahkan tidak memiliki bahan bakar jet untuk menerbangkan pesawat mereka. Pernyataan ini sekaligus menjadi desakan dari Washington agar Kuba segera bernegosiasi, dengan menyebut situasi ini sebagai 'ancaman kemanusiaan'. Politisi AS Marco Rubio disebut-sebut ikut terlibat dalam pembicaraan ini.
Krisis bahan bakar ini bermula setelah AS memutus pasokan minyak vital yang sebelumnya diimpor dari Venezuela. Langkah ini menyusul insiden penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya pada awal Januari. Selama berbulan-bulan, Trump memang sudah mengancam akan memperketat cengkeramannya pada ekonomi Kuba, termasuk lewat perintah eksekutif yang memungkinkan AS menjatuhkan sanksi berat kepada negara mana pun yang memasok minyak ke Kuba.
Namun, di tengah tekanan dari AS, bantuan dan dukungan internasional mulai mengalir. Meksiko pekan lalu mengirimkan dua kapal angkatan laut membawa 800 ton bantuan kemanusiaan. Sementara itu, Spanyol juga mengumumkan akan menyalurkan bantuan ke Havana melalui Badan Kerjasama Internasional Spanyol dan PBB. Pengumuman ini disampaikan saat Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares bertemu dengan mitranya dari Kuba, Bruno Rodriguez Parrilla, di Madrid. Dalam kesempatan itu, Rodriguez mengkritik keras 'pelanggaran perdamaian, keamanan, dan hukum internasional serta peningkatan permusuhan Amerika Serikat terhadap Kuba'.
Kondisi ini sekali lagi menyoroti betapa rentannya Kuba terhadap kebijakan luar negeri AS dan bagaimana sanksi ekonomi dapat berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Situasi ini bukan hanya pertarungan politik, tetapi juga krisis kemanusiaan yang mendalam, menantang masyarakat internasional untuk mencari solusi di tengah ketegangan geopolitik yang terus memanas.