LONDON - Pemerintah Inggris menghadapi kritik tajam setelah terungkap tetap mengucurkan dana publik senilai 10,7 juta poundsterling (sekitar Rp220 miliar) kepada perusahaan yang terlibat dalam pemukiman ilegal Israel di Tepi Barat. Ironisnya, kontrak-kontrak ini terbit justru setelah pemerintah mengumumkan sanksi baru pada 8 September lalu.
Investigasi Al Jazeera mengungkap bahwa sejumlah perusahaan yang menerima kontrak tersebut merupakan entitas yang telah ditandai oleh PBB karena terlibat dalam aktivitas pemukiman ilegal. Data ini diperkuat oleh analisis dari Tussell, firma intelijen pasar sektor publik Inggris, yang menelusuri catatan pengadaan hingga dokumen korporasi.
Mantan pemimpin Partai Buruh, Jeremy Corbyn, tidak tinggal diam. Ia menyebut temuan ini sebagai hal yang 'keterlaluan dan sangat menghina publik'. Menurutnya, Inggris tidak bisa berkilah menegakkan sanksi jika masih membiarkan uang rakyat mengalir ke perusahaan-perusahaan tersebut melalui 'pintu belakang'.
Pakar hukum internasional dari Queen Mary University of London, Neve Gordon, menilai langkah ini sebagai pelanggaran serius. Ia menegaskan bahwa perusahaan Inggris yang terlibat dalam pendudukan ilegal berpotensi melanggar rezim sanksi yang sedang dibangun oleh Menteri Luar Negeri Ed Miliband.
Meski pemerintah berjanji akan menindak tegas perusahaan yang mendanai ekspansi pemukiman, fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Kantor Kabinet Inggris belum memberikan komentar resmi terkait temuan terbaru ini, sementara publik menuntut transparansi atas penggunaan uang pajak mereka.