Wakil Perdana Menteri Selandia Baru, David Seymour, kembali menyulut api kontroversi setelah menyatakan bahwa kolonisasi justru membawa dampak positif bagi populasi pribumi Maori. Pernyataan mengejutkan ini langsung memicu gelombang kemarahan dan protes keras, termasuk aksi sorakan saat dirinya menghadiri upacara peringatan Hari Waitangi di Lapangan Perjanjian Waitangi pada Jumat lalu.
Seymour, yang juga merupakan pemimpin Partai ACT sayap kanan dan anggota komunitas Maori, melontarkan komentar kontroversial itu saat menyampaikan pidato pada perayaan Hari Waitangi. Ia secara terang-terangan menolak pandangan yang menganggap kolonisasi sebagai sesuatu yang sepenuhnya buruk. Menurutnya, “Sangat sedikit hal yang benar-benar buruk,” dan ia merasa jengah dengan pandangan picik yang selalu menganggap kolonisasi hanya membawa dampak negatif.
Sikap Seymour ini bukan tanpa alasan. Pemerintah yang ia dukung dituduh berupaya mencabut hak-hak khusus yang selama ini diberikan kepada sekitar 900.000 penduduk Maori. Hak-hak ini sejatinya merupakan kompensasi atas perampasan tanah mereka selama kolonisasi Inggris dan untuk mengatasi kesenjangan sosial yang masih mereka alami hingga kini, seperti angka kematian dini, kemiskinan, dan tingkat penahanan yang jauh lebih tinggi dibanding populasi non-Maori.
Ketegangan memuncak saat upacara Hari Waitangi, lokasi bersejarah penandatanganan perjanjian antara Kerajaan Inggris dan lebih dari 500 kepala suku Maori pada 1840. Puluhan orang langsung meneriakkan ejekan dan sorakan begitu Seymour berdiri untuk memimpin doa. Bahkan, pemimpin Partai Buruh, Chris Hipkins, juga tak luput dari cemoohan hadirin.
Seorang pemimpin pribumi, Eru Kapa-Kingi, sempat menyatakan di parlemen bahwa pemerintah saat ini telah 'menikam dari depan', sementara pemerintahan Buruh sebelumnya 'menikam dari belakang', menunjukkan frustrasi mendalam dari komunitas Maori terhadap kepemimpinan yang ada. Perdana Menteri Christopher Luxon sendiri telah menyerukan persatuan nasional dan meminta agar perdebatan mengenai warisan kolonisasi Inggris tetap berjalan secara beradab. Ia menekankan pentingnya dialog ketimbang kekerasan untuk menyelesaikan perbedaan.
Kontroversi ini sebenarnya cerminan dari perdebatan sengit yang sering terjadi di negara-negara bekas jajahan lain, termasuk Australia. Penyangkalan terhadap dampak destruktif kolonialisme dan kaitannya dengan tantangan yang dihadapi komunitas pribumi masih menjadi isu sensitif yang terus memecah belah masyarakat, menguji fondasi persatuan dan keadilan sejarah sebuah bangsa.