Badan penyelidik PBB melayangkan peringatan serius. Sudan Selatan disebut terancam kembali ke jurang perang skala penuh, kecuali kekerasan dan impunitas meluas bisa segera dihentikan. Situasi memprihatinkan ini terungkap dalam laporan terbaru yang menyoroti risiko kekejaman yang terus meningkat di negara termuda di dunia tersebut.
Laporan yang dirilis oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB di Sudan Selatan (CHRSS) pada sidang Dewan HAM di Jenewa itu mengungkap kondisi mengenaskan. Warga sipil di sana terus menderita berbagai kekejaman parah, mulai dari pembunuhan, kekerasan seksual yang sistematis, penahanan sewenang-wenang, pengungsian paksa, hingga penderitaan akibat kemiskinan yang makin dalam di tengah krisis kemanusiaan yang tak berujung.
Menurut laporan ini, risiko kekejaman massal yang meningkat dan runtuhnya jaminan politik membuat tindakan pencegahan mendesak menjadi keharusan. CHRSS secara terang-terangan menyalahkan elite politik dan militer sebagai pemicu utama instabilitas. Mereka dituding menahan pemimpin oposisi, mengikis pembagian kekuasaan, serta berupaya mengubah kesepakatan damai tahun 2018.
Penangkapan dan pencopotan Wakil Presiden Pertama Riek Machar tahun lalu menjadi salah satu pemicu krusial. Tuduhan pembunuhan, pengkhianatan, dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dialamatkan padanya telah merusak fondasi inti pembagian kekuasaan dalam perjanjian damai. Akibatnya, ketidakpastian politik dan bentrokan bersenjata pecah dalam skala yang belum pernah terlihat selama satu dekade terakhir. Machar, yang berasal dari etnis Nuer, dicopot setelah pejuang Nuer White Army menguasai garnisun militer di kota Nasir. Konflik di Sudan Selatan sendiri meletus pada 2013, dua tahun setelah merdeka dari Sudan, saat Presiden Salva Kiir (dari etnis Dinka) memecat Machar karena dituduh merencanakan kudeta.
Laporan ini juga menyoroti adanya 'pergeseran taktik berbahaya' dalam operasi militer yang makin intensif, termasuk serangan udara di wilayah yang padat penduduk sipil. Yang lebih mengkhawatirkan, pengerahan pasukan dari negara tetangga Uganda — yang sejatinya adalah penjamin perjanjian damai 2018 — justru 'secara material memperkuat' kekuatan militer pemerintah. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran serius akan potensi pelanggaran embargo senjata PBB. Bahkan, pemboman udara gabungan antara tentara Uganda dan Sudan Selatan dilaporkan telah menargetkan area sipil, khususnya komunitas Nuer di wilayah yang berafiliasi dengan oposisi.
Melihat kondisi ini, PBB mendesak aktor regional dan internasional untuk segera bertindak. Tekanan diplomatik, sanksi, dan penegakan embargo senjata PBB harus dilakukan sampai ada perbaikan konkret dalam penghormatan hak asasi manusia dan akuntabilitas. Tanpa langkah-langkah ini, Sudan Selatan berisiko terjebak dalam lingkaran kekerasan tanpa akhir, dengan warga sipil yang terus menjadi korban paling rentan dan stabilitas regional terancam serius.