PAKISTAN BAKAL PECAH JADI BANYAK PROVINSI? - Berita Dunia
← Kembali

PAKISTAN BAKAL PECAH JADI BANYAK PROVINSI?

Foto Berita

ISLAMABAD - Wacana pembentukan provinsi baru di Pakistan kembali mencuat dan menjadi perbincangan hangat. Menteri Pertahanan Pakistan, Khwaja Asif, bahkan memberikan sinyal kuat bahwa perubahan sistem administrasi ini bisa terwujud paling cepat pada tahun baru mendatang.

"Pandangan saya sendiri, tahun baru akan melihat ini, sistem baru juga, Insya Allah," ujar Asif dalam sebuah program stasiun televisi swasta, seperti dikutip dari Al Jazeera. Meski begitu, politisi senior dari partai berkuasa Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N) ini menegaskan bahwa pernyataannya adalah penilaian pribadi, bukan kebijakan resmi kabinet.

Isu ini pertama kali dilempar ke publik oleh Menteri Dalam Negeri Mohsin Naqvi pada Juli lalu. Naqvi menilai Pakistan perlu unit administrasi baru untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang dinilai kurang efektif dengan hanya empat provinsi eksisting: Punjab, Sindh, Khyber Pakhtunkhwa, dan Balochistan.

Menteri Perencanaan Ahsan Iqbal sempat menyinggung angka 12 hingga 15 provinsi baru yang akan dibentuk melalui konsensus. Para pendukung wacana ini berargumen bahwa empat provinsi saat ini terlalu luas untuk melayani populasi yang mencapai 250 juta jiwa. Amendemen konstitusi tahun 2010 yang bertujuan mendesentralisasikan kekuasaan ke tingkat distrik pun dinilai belum berjalan maksimal.

"Kekuasaan dan sumber daya diambil atas nama rakyat namun diparkir di rumah menteri utama. Itulah mengapa muncul pembicaraan tentang unit administrasi yang lebih kecil," kata Menteri Kesehatan Federal Mustafa Kamal.

Meski gaungnya semakin kencang, hingga kini belum ada draf amendemen konstitusi resmi, kesepakatan jumlah provinsi, maupun jadwal pasti yang dipublikasikan. Sejumlah pihak menduga momentum politik akan sangat menentukan, mengingat pemilihan Senat dijadwalkan awal tahun depan, diikuti pembahasan anggaran federal pada Juni.

Analisis Dampak: Jika terealisasi, pemekaran wilayah ini akan mengubah peta politik dan birokrasi Pakistan secara signifikan. Bagi masyarakat, janji utamanya adalah layanan publik yang lebih cepat dan merata. Namun, tanpa persetujuan partai-partai koalisi dan mekanisme yang jelas, wacana ini berisiko menjadi polemik berkepanjangan yang menguras energi politik nasional.


Bagikan berita ini:

WhatsApp Facebook