Kondisi pengungsi Palestina di Lebanon semakin memburuk setelah Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) mengalami pemangkasan dana besar-besaran. Keputusan pemerintahan Trump pada Februari 2025 untuk melanjutkan pembekuan pendanaan membuat UNRWA kesulitan menjalankan operasionalnya, terutama di 12 kamp pengungsi Palestina di Lebanon yang menampung sekitar 230.000 jiwa.
Dampaknya terasa nyata: jam operasional layanan dipangkas hingga 20 persen, sekolah-sekolah terpaksa mengurangi hari belajar dari lima menjadi empat hari per minggu, dan ruang kelas dipadati 40 siswa atau lebih. UNRWA membutuhkan tambahan dana sekitar 70-80 juta dolar AS untuk tahun 2026 agar bisa terus beroperasi.
Warga kamp Bourj el-Barajneh mengeluhkan kondisi ini. Doumoua al-Baitan, seorang ibu tunggal dengan empat anak, mengaku harus merogoh kocek 200 dolar AS per bulan—setara harga sewa rumahnya—agar dua anaknya bisa ikut les tambahan karena materi di sekolah tidak terserap akibat kelas terlalu padat. Selain itu, lapangan kerja semakin sempit dan peredaran obat terlarang di kamp dilaporkan meningkat.
Status pengungsi Palestina di Lebanon yang tidak memiliki kewarganegaraan membuat mereka dilarang bekerja di sejumlah profesi seperti kedokteran, hukum, dan teknik. Tanpa dukungan UNRWA, komunitas ini menjadi salah satu kelompok paling rentan di Lebanon. Sejak 1948, UNRWA telah menjadi tulang punggung layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial bagi pengungsi Palestina di seluruh Timur Tengah—dan kini masa depan bantuan itu berada di ujung tanduk.