Dewan Keamanan PBB mengambil langkah cepat dengan memajukan jadwal pertemuan untuk membahas isu krusial: gencatan senjata di Gaza dan manuver Israel memperluas kendali serta permukiman di Tepi Barat. Pertemuan yang mulanya dijadwalkan Kamis ini, kini digelar Rabu sore waktu setempat di New York. Penjadwalan ulang ini bukan tanpa alasan, sebab di Washington, Presiden AS Donald Trump juga siap menggelar 'Dewan Perdamaian' dengan isu serupa.
Namun, pergeseran jadwal ini justru mengungkap potensi 'persaingan' agenda antara lembaga paling kuat di PBB itu dengan ambisi Trump. Sang Presiden AS sendiri telah mendeklarasikan diri sebagai ketua dewan tersebut tanpa batas waktu, bahkan bercita-cita untuk memiliki pengaruh 'jauh melampaui Gaza'. Langkah ini memicu kekhawatiran banyak pihak bahwa Trump tengah berupaya meminggirkan peran PBB dan mengukuhkan 'agenda imperialnya' sendiri di wilayah tersebut.
Berbagai negara, termasuk Inggris, Israel, Yordania, Mesir, dan Indonesia, mengirimkan menteri luar negeri mereka untuk hadir dalam pertemuan DK PBB yang sangat dinanti ini. Banyak negara Arab dan Islam secara khusus meminta agar isu gencatan senjata Gaza dan proyek permukiman ilegal Israel di Tepi Barat dibahas serius, mengingat urgensinya sebelum pertemuan Trump.
Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, dengan tegas menyerukan agar komunitas internasional bertindak. 'Kami berharap komunitas internasional menghentikan Israel dan mengakhiri upaya ilegal mereka untuk aneksasi, baik di Washington maupun di New York,' ujarnya. Seruan ini menguat setelah sehari sebelumnya, hampir semua anggota DK PBB – kecuali AS – bersama 80 negara dan beberapa organisasi, mengeluarkan pernyataan keras mengutuk tindakan terbaru Israel di Tepi Barat yang diduduki, menuntut pembatalan segera, dan menentang segala bentuk aneksasi.
Tindakan Israel yang dimaksud terjadi pada 8 Februari lalu, ketika kabinet keamanan Israel menyetujui langkah-langkah yang memudahkan warga Israel untuk menyita tanah Palestina dan membeli properti langsung di Tepi Barat. Kebijakan ini juga memperluas kendali militer Israel di sana. Menteri Energi Israel, Eli Cohen, bahkan secara terang-terangan menyebutnya sebagai 'kedaulatan de facto' yang akan menghalangi pembentukan negara Palestina. Senada, Menteri Keuangan Israel dari sayap kanan ekstrem, Bezalel Smotrich, berjanji akan 'mendorong' 'emigrasi' warga Palestina keluar dari wilayah itu. Ironisnya, di lapangan, para pemukim Israel di Tepi Barat, yang merasa diberdayakan oleh regulasi baru ini, terus menerus melakukan pelecehan dan serangan terhadap komunitas Palestina. Baru-baru ini, empat warga Palestina terluka, dua di antaranya terkena peluru tajam, dalam serangan pemukim di Mukhmas, dekat Yerusalem Timur yang diduduki.
Manuver agresif Israel di Tepi Barat ini jelas menjadi pukulan telak bagi prospek solusi dua negara yang selama ini diupayakan oleh komunitas internasional. Dengan menciptakan 'kedaulatan de facto' melalui perluasan permukiman dan pengambilalihan lahan, Israel secara terang-terangan mengabaikan hukum internasional dan Resolusi PBB yang melarang pendudukan serta pembangunan permukiman di wilayah yang direbut dalam perang. Ini bukan hanya tentang tanah, tapi juga tentang masa depan kemanusiaan dan hak asasi warga Palestina yang kini terancam kehilangan identitas dan tanah air mereka. Ketegangan yang kian memuncak akibat serangan pemukim dan retorika keras pejabat Israel juga berpotensi memicu gelombang kekerasan yang lebih besar di kawasan, mengancam stabilitas regional yang rapuh.