Situasi di Hebron, kota terbesar di Tepi Barat yang diduduki, memanas drastis. Sejak insiden penembakan yang menewaskan dua tentara Israel di pos pemeriksaan pada 23 Oktober lalu, otoritas Israel memberlakukan pengepungan ketat dan operasi penggusuran besar-besaran. Warga setempat melaporkan bahwa militer mendatangi permukiman pada tengah malam, memerintahkan mereka keluar dengan pakaian yang melekat di badan tanpa batas waktu kepulangan yang jelas.
Data dari UNRWA mencatat hampir 5.000 warga Palestina telah mengungsi hanya dalam waktu lebih dari sepekan. Rumah-rumah warga kini ditandai silang hitam sebagai tanda penggusuran, sementara sebagian bangunan lain telah disulap menjadi pos militer. Langkah ini disebut sebagai bentuk hukuman kolektif yang melanggar hukum internasional.
Operasi ini bukan hal baru, melainkan puncak dari kebijakan penggusuran sistematis selama bertahun-tahun. Sejak 2009 hingga awal pengepungan, OCHA mencatat 2.491 bangunan di wilayah Hebron telah dirobohkan, membuat 3.534 orang kehilangan tempat tinggal. Angka ini melonjak tajam sejak 2024, dengan rata-rata penggusuran bulanan dua kali lipat dibanding 15 tahun sebelumnya. Alasan utamanya seringkali terkait sistem perizinan bangunan yang sangat sulit didapatkan warga Palestina.
Pola serupa juga terlihat di Tepi Barat bagian utara. Direktur UNRWA, Roland Friedrich, memperingatkan bahwa kejadian di Hebron memiliki gema yang mengkhawatirkan dari pengosongan kamp pengungsi Jenin, Tulkarem, dan Nur Shams awal tahun ini. Lebih dari 34.000 pengungsi dari kamp-kamp tersebut masih belum bisa kembali ke rumah mereka karena lebih dari separuh bangunan hunian telah hancur. Investigasi Forensic Architecture bahkan menemukan bukti penghancuran bangunan dan jalan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis.
Analisis Dampak: Eskalasi di Hebron berpotensi memicu gelombang pengungsian baru yang lebih besar, memperparah krisis kemanusiaan di Tepi Barat. Penghancuran infrastruktur permukiman tidak hanya menghilangkan tempat tinggal, tetapi juga memutus akses layanan dasar dan memicu trauma kolektif. Masyarakat internasional perlu mengawasi ketat operasi ini karena berisiko memicu ketegangan regional yang lebih luas.