Jakarta, CNN Indonesia — Fakta baru terungkap dalam sengketa daftar pemilih menjelang pemilu tengah periode (midterm) Amerika Serikat. Analisis terbaru dari dua ilmuwan data Universitas California, Los Angeles (UCLA) menemukan bahwa daftar 'warga negara asing yang kemungkinan besar' terdaftar sebagai pemilih—yang dikirim pemerintahan Donald Trump ke California—penuh dengan kesalahan fatal.
Dalam berkas pengadilan yang diajukan kelompok advokasi CHIRLA pada Sabtu (3/11), terungkap bahwa lebih dari 4 dari 10 nama dalam daftar tersebut sebenarnya tidak ada dalam daftar pemilih resmi California. Lebih parah, ribuan warga negara Amerika Serikat yang sah justru salah ditandai sebagai pihak yang tidak berhak memilih.
Daftar kontroversial yang dikirim awal Oktober itu sebelumnya menuduh sebanyak 20.930 orang sebagai 'non-warga negara' yang terdaftar secara ilegal. Berdasarkan data inilah, gugatan dilayangkan pada 15 Oktober untuk memblokir penghitungan suara bagi nama-nama tersebut. Namun, temuan UCLA ini menjadi pukulan telak bagi kredibilitas gugatan tersebut, tepat beberapa hari sebelum pemungutan suara digelar.
Pemerintahan Trump selama ini dikenal kerap menuding California—negara bagian terpadat dan basis kuat Partai Demokrat—melakukan kecurangan. Tudingan serupa juga muncul di negara bagian lain seperti Nevada, yang menemukan bahwa tidak ada satu pun nama dalam daftar tersebut yang benar-benar non-warga negara.
Analisis Dampak: Kekacauan data ini memicu kekhawatiran besar akan hak pilih. Jika gugatan Trump dikabulkan, ribuan warga negara sah berisiko kehilangan hak suaranya hanya karena kesalahan sistem. Di sisi lain, Gubernur California Gavin Newsom menegaskan bahwa administrasi pemilu sepenuhnya adalah wewenang negara bagian, bukan pemerintah pusat, sesuai Konstitusi AS. Konstitusi AS juga telah melarang non-warga negara memilih dalam pemilu federal, sehingga daftar ini dianggap sebagai upaya politisasi birokrasi yang mengancam integritas demokrasi.