Gelombang protes dan kemarahan publik tengah menyapu Amerika Serikat, terutama di Minneapolis. Pemicunya? Aksi brutal dan kontroversial agen Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE) yang disorot habis-habisan. Bulan ini saja, dua warga negara AS dilaporkan tewas ditembak agen ICE, menambah daftar panjang insiden yang memicu kekhawatiran serius.
Tindakan ICE kerap dipertanyakan, mulai dari video penangkapan agresif yang viral di media sosial, hingga kasus seorang kakek keturunan Hmong yang diseret keluar rumahnya dalam keadaan hanya bercelana dalam di tengah suhu dingin membeku. Ada pula laporan seorang ayah ditahan singkat hanya karena aksennya dianggap mencurigakan, bahkan dugaan penggunaan anak lima tahun untuk memancing kerabat keluar rumah.
Deretan peristiwa ini membuat masyarakat bingung sekaligus cemas: Sebenarnya, sampai mana sih batasan kewenangan agen ICE? Para ahli hukum lantas angkat bicara. Mereka menegaskan, meskipun agen imigrasi berhak menangkap individu yang diduga melanggar hukum keimigrasian, Konstitusi AS, khususnya Amandemen Keempat, tetap melindungi setiap orang dari penggeledahan dan penyitaan yang tidak masuk akal. Ini berlaku juga bagi imigran yang diduga tidak memiliki dokumen lengkap.
Profesor hukum Michele Goodwin dan pengacara imigrasi Alexandra Lopez kompak menyatakan, "Semua petugas penegak hukum, termasuk ICE, terikat pada Konstitusi." Artinya, untuk interaksi yang lebih dari sekadar bertanya di tempat umum—misalnya, penahanan singkat—agen perlu memiliki "kecurigaan yang masuk akal" bahwa seseorang telah atau akan melakukan kejahatan. Apalagi untuk penangkapan, standarnya jauh lebih tinggi lagi. Publik punya hak konstitusional yang tak bisa diabaikan, dan ICE tak bisa bertindak semena-mena.
Dampak dari serangkaian insiden ini sangat terasa di tengah masyarakat. Bukan cuma memicu protes, tetapi juga menimbulkan ketakutan, kebingungan hukum, dan potensi pelanggaran hak asasi manusia. Kredibilitas lembaga penegak hukum seperti ICE pun dipertaruhkan, sementara perdebatan tentang batasan kekuasaan pemerintah dan perlindungan hak warga negara semakin memanas di Negeri Paman Sam. Ini menjadi pengingat penting bahwa dalam upaya penegakan hukum, prinsip keadilan dan hak asasi tetap harus dijunjung tinggi.