Ketegangan politik di Polandia kembali memuncak. Presiden Karol Nawrocki menggelar pembicaraan darurat dengan sejumlah pimpinan partai politik pada Sabtu (waktu setempat), menyusul penangguhan mendadak Ketua Mahkamah Konstitusi (Constitutional Tribunal) Bogdan Swieczkowski sehari sebelumnya. Langkah ini diambil Nawrocki karena ia menilai situasi tersebut mengancam keamanan dalam negeri negara itu.
Namun, pertemuan di Istana Kepresidenan itu tak dihadiri oleh Perdana Menteri Donald Tusk dan partainya, Civic Coalition (KO). Alhasil, hingga Sabtu sore, tak ada titik terang yang muncul dari perundingan tersebut. Di sisi lain, Tusk dalam pidatonya pada Sabtu malam menuding para pemimpin oposisi konservatif-nasionalis ingin 'menghancurkan demokrasi dan supremasi hukum'.
Krisis ini berakar pada sengketa lama soal politisasi peradilan. Tusk menuduh Swieczkowskiâyang diangkat oleh partai berkuasa sebelumnya, Law and Justice (PiS)âmenyalahgunakan wewenang untuk menghalangi parlemen memilih hakim baru. Pemerintah berdalih pemberhentian Swieczkowski adalah langkah 'pahit' namun perlu untuk memulihkan supremasi hukum. Sebaliknya, akun resmi Mahkamah Konstitusi menyebut langkah pemerintah sebagai 'kudeta'.
Dampak bagi masyarakat Polandia cukup signifikan. Ketidakpastian hukum ini membuat warga dihadapkan pada dua kubu yang saling klaim sebagai pihak yang benar. Pendukung PiS telah menggelar aksi protes di luar gedung pengadilan selama berminggu-minggu. Sementara itu, Komisi Eropa mendesak Presiden Nawrocki menerima nominasi hakim baru, dan Duta Besar AS untuk Polandia, Tom Rose, menyerukan agar semua pihak menahan diri. Situasi ini menjadi ujian bagi stabilitas demokrasi Polandia di tengah tekanan Uni Eropa.