Dokter Lintas Batas (MSF) baru-baru ini membuat keputusan tegas menolak menyerahkan detail pribadi stafnya kepada otoritas Israel. Langkah ini diambil MSF karena kekhawatiran besar akan keselamatan para pekerja kemanusiaan di Gaza dan wilayah Palestina yang diduduki, serta tidak adanya jaminan yang jelas tentang bagaimana data tersebut akan digunakan.
Keputusan MSF ini muncul setelah sebelumnya mereka menyatakan siap berbagi nama staf dengan syarat ketat, yang kemudian menuai kritik dari banyak pihak. MSF akhirnya menarik posisi tersebut, menegaskan bahwa tidak ada jaminan konkret dari Israel terkait keamanan staf, keleluasaan MSF dalam manajemen sumber daya manusia, serta penghentian komunikasi yang mendiskreditkan organisasi. Situasi ini diperparah dengan fakta bahwa militer Israel disebut telah membunuh lebih dari 1.700 pekerja kesehatan sejak perang pecah pada Oktober 2023, termasuk setidaknya 15 karyawan MSF.
Sebelumnya, Israel memang menuntut beberapa organisasi bantuan internasional untuk menyerahkan informasi detail staf, pendanaan, dan operasi mereka sebagai bagian dari 'standar keamanan dan transparansi' baru. Ketika organisasi seperti MSF, Norwegian Refugee Council, International Rescue Committee, dan Oxfam gagal memenuhi tuntutan ini, Israel mencabut izin 37 organisasi bantuan pada 1 Januari lalu.
Di bawah aturan Kementerian Urusan Diaspora Israel, organisasi diwajibkan menyerahkan data sensitif seperti salinan paspor, CV, bahkan nama anggota keluarga. Aturan ini juga memungkinkan Israel melarang organisasi yang dituduh menghasut rasisme, menyangkal keberadaan Israel atau Holocaust, atau mendukung apa yang mereka sebut 'perjuangan bersenjata oleh negara musuh atau organisasi teroris'.
Langkah Israel ini menuai kecaman luas dari kelompok-kelompok kemanusiaan. Penarikan izin dan tuntutan data pribadi ini tidak hanya membahayakan pekerja bantuan di zona konflik yang sudah rentan, tetapi juga berpotensi memperparah krisis kemanusiaan di Gaza yang kian memburuk. Organisasi bantuan adalah tulang punggung dalam menyalurkan kebutuhan dasar, dan pembatasan operasional mereka bisa berarti nyawa ribuan orang di Gaza semakin terancam.