Washington tampaknya salah hitung dalam menyikapi perang Sudan. Alih-alih mendorong perdamaian, tekanan yang mereka lakukan justru membuat posisi Amerika Serikat terjepit secara diplomatik dan membuat gencatan senjata semakin sulit tercapai. Selama lebih dari tiga tahun, AS terus berjuang mencari formula yang tepat untuk merespons konflik berdarah di Sudan.
Pekan lalu, saat para pemimpin dunia berkumpul di New York untuk Sidang Umum PBB ke-81, AS mendesak pimpinan Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) agar menandatangani gencatan senjata tanpa syarat. Tujuannya agar konflik membeku dan bantuan kemanusiaan bisa masuk tanpa hambatan. Namun, milisi Rapid Support Forces (RSF) yang didukung penuh oleh sekutu regionalnya, justru dengan cepat menyetujui setiap kesepakatan yang menempatkan mereka setara dengan tentara nasional. Sayangnya, komitmen RSF terhadap perdamaian dinilai tidak bisa dipercaya, mengingat rekam jejak mereka yang kerap melakukan genosida.
AS terus menyebut RSF sebagai pihak yang lebih kooperatif. Sejak awal tahun, tekanan AS memang difokuskan hampir eksklusif kepada SAF. Washington berkeyakinan bahwa tekanan cukup besar akan membuat tentara Sudan menyerah dan menghentikan upaya membebaskan jutaan warga sipil yang terjebak di bawah kekuasaan RSF. Padahal, 20 tahun sanksi komprehensif AS terhadap Sudan seharusnya menjadi pelajaran bahwa sanksi tidak bisa digunakan sebagai alat taktis terhadap rezim yang sudah terbiasa bertahan.
Alhasil, sanksi baru terhadap jaringan pengadaan militer SAF pada Juni lalu, diikuti sanksi senjata kimia pada Juli, serta inisiatif embargo senjata di PBB pada Agustus, justru dianggap sebagai upaya tidak seimbang yang menyasar jaringan pasokan tentara. Padahal, SAF baru saja meraih sejumlah kemenangan penting di medan perang yang mengubah momentum konflik. Karena tidak mendapat dukungan suara minimal dari setengah anggota Dewan Keamanan PBB dan berisiko diveto Rusia, AS akhirnya hanya menyetujui perpanjangan teknis embargo selama satu bulan.