Menteri Keuangan Inggris, John Healey, dijadwalkan memaparkan rancangan anggaran musim gugur di parlemen pada Rabu (12.30 GMT). Ini menjadi anggaran pertama di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Andy Burnham, yang disusun saat inflasi dan belanja negara masih tinggi.
Anggaran ini menjadi sorotan karena publik menanti arah kebijakan pajak dan belanja pemerintah. Namun, ruang gerak fiskal dinilai sempit. Total utang Inggris menembus 3 triliun poundsterling (sekitar Rp62.000 triliun) untuk pertama kalinya pada September, dan negara harus mengeluarkan 100 miliar poundsterling per tahun hanya untuk membayar bunga utang.
Di sisi lain, krisis biaya hidup belum mereda. Tagihan energi diperkirakan melonjak paling tajam dalam empat tahun pada Januari mendatang akibat konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Kondisi ini menambah beban rumah tangga yang sudah terhimpit.
Healey berjanji anggaran ini akan memindahkan "uang dan kekuasaan dari Westminster ke setiap kode pos di seluruh Inggris". Ia juga menegaskan komitmen fiskal bersama PM Burnham: menyeimbangkan anggaran dengan bantalan perlindungan, mengendalikan pinjaman untuk menekan inflasi, serta mengurangi tekanan jangka panjang pada keuangan publik.
Ekonom senior Resolution Foundation, Gregory Thwaites, memperkirakan anggaran ini berskala "relatif kecil" karena keterbatasan manuver pemerintah. Menurutnya, hanya ada "sedikit aksi untuk meredam biaya hidup tinggi", sementara "keputusan besar ditunda ke tahun depan".
Dari sisi pertahanan, PM Burnham menyatakan Healey akan memaparkan rencana pendanaan penuh untuk program investasi militer senilai 298 miliar poundsterling (sekitar Rp6.200 triliun). Program ini mendorong kesiapan tempur dan memperkuat keamanan Eropa, dengan target belanja pertahanan NATO 3 persen PDB pada 2030 dan 3,5 persen pada 2035. Saat ini Inggris membelanjakan sekitar 2,6 persen PDB untuk pertahanan.
Analisis dampak: Bagi masyarakat Inggris, anggaran ini akan sangat menentukan apakah bantuan biaya hidup diperluas atau justru pajak yang naik. Kombinasi utang besar, bunga utang mahal, dan lonjakan tagihan energi membuat pemerintah harus memilih prioritas sulit: pertahanan versus kesejahteraan. Sementara itu, janji "memindahkan kekuasaan ke daerah" berpotensi mengubah cara layanan publik dikelola, namun efektivitasnya bergantung pada detail alokasi dana yang belum diungkap.