Pemerintahan Trump kembali mendesak Mahkamah Agung Amerika Serikat untuk mengizinkan pembangunan tembok perbatasan di wilayah Big Bend, Texas Barat, yang berbatasan langsung dengan Meksiko. Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan anti-imigrasi mereka untuk memperketat keamanan di perbatasan.
Departemen Kehakiman AS mengajukan permohonan darurat pada Rabu (waktu setempat) untuk membatalkan putusan hakim federal yang menghentikan sementara proyek tersebut. Sebelumnya, Hakim Distrik Kathleen Cardone di El Paso mengeluarkan injunksi pada 2 Oktober yang melarang pembangunan berlanjut hingga pemerintah mematuhi semua hukum yang berlaku.
Proyek senilai 1,7 miliar dolar AS ini mencakup pembangunan penghalang kendaraan, jalan patroli, penerangan, dan teknologi deteksi di sekitar Taman Nasional Big Bend. Wilayah tersebut memiliki garis perbatasan sepanjang 805 km dan menurut data pihak penentang, hanya menyumbang sekitar 1 persen dari total penangkapan migran.
Gugatan diajukan oleh kelompok lingkungan Center for Biological Diversity bersama pemandu sungai setempat. Mereka menuntut pelestarian lanskap, perlindungan gereja bersejarah, dan menentang keputusan pemerintah yang membatalkan berbagai undang-undang lingkungan dan sejarah demi mempercepat proyek.
Mantan Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem dan Menteri saat ini Markwayne Mullin menetapkan wilayah itu sebagai "area masuk ilegal tinggi" sehingga memerlukan penghalang tambahan. Namun, hakim menilai keputusan mereka melampaui kewenangan yang dimiliki.
Departemen Kehakiman berargumen bahwa Kongres telah memberikan wewenang jelas kepada menteri untuk membangun penghalang perbatasan dan membatalkan persyaratan hukum guna mempercepat konstruksi. Mahkamah Agung sendiri belum memberikan respons atas permohonan ini.
Sebelumnya pada Agustus, pemerintah sempat menghentikan sementara pembangunan di Big Bend setelah proyek menuai kritik bipartisan terkait dampaknya terhadap lanskap dan satwa liar taman nasional.
Analisis Dampak: Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan ini, pembangunan tembok akan kembali berjalan dan berpotensi mengancam ekosistem Taman Nasional Big Bend yang dilindungi. Masyarakat sekitar, terutama komunitas pecinta lingkungan dan wisata alam, khawatir proyek ini merusak situs sejarah dan mengganggu jalur migrasi satwa. Di sisi lain, pemerintah berdalih keamanan perbatasan sebagai prioritas utama. Kasus ini menjadi ujian bagi keseimbangan antara kebijakan keamanan negara dan pelestarian lingkungan di AS.