KUALA LUMPUR — Malaysia secara resmi menyambut kedatangan Presiden Myanmar, Min Aung Hlaing, di Putrajaya pada 8 Oktober lalu. Ini menjadi kunjungan pertama sang pemimpin junta sejak kudeta berdarah 2021. Dalam sambutan tersebut, Perdana Menteri Anwar Ibrahim memberikan kehormatan penuh, termasuk jajar kehormatan dan jamuan makan siang resmi.
Langkah ini menuai kritik tajam karena Min Aung Hlaing merupakan sosok yang diburu oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Alih-alih menegakkan keadilan, Malaysia justru dianggap memberikan kredibilitas bagi pemerintahan junta. Tidak hanya itu, sembilan hari sebelum penyambutan, Malaysia mengirim pulang 1.476 warga Myanmar melalui jalur laut sebagai tahap awal rencana repatriasi 5.000 orang.
Situasi ini diperparah dengan meningkatnya ujaran kebencian dan misinformasi terhadap komunitas Rohingya di Malaysia. Sejak Mei, gelombang konten AI yang menyesatkan telah memicu penutupan setidaknya sembilan sekolah Rohingya dan pengusiran warga di Penang. Padahal, data kepolisian mencatat Rohingya hanya menyumbang 0,02 persen dari total kriminalitas.
Pengamat menilai manuver Anwar ini sarat kepentingan politik elektoral menjelang Pemilu 2028. Malaysia tidak sendirian; Mongolia dan Hungaria juga telah menerima pemimpin yang diburu ICC. Pola ini dikhawatirkan melemahkan supremasi hukum internasional dan memberi sinyal bahwa rezim otoriter bisa mendapatkan rehabilitasi diplomatik tanpa akuntabilitas.