Amerika Serikat baru saja menjatuhkan sanksi berat kepada militer Rwanda dan empat petinggi utamanya. Langkah ini diambil karena Washington menuduh Rwanda memberikan dukungan operasional langsung kepada kelompok pemberontak M23 yang beraksi di wilayah timur Republik Demokratik Kongo (DRC).
Tuduhan ini bukan hal baru. Sebelumnya, DRC, PBB, hingga negara-negara Barat juga menuding Kigali (ibu kota Rwanda) berada di balik manuver M23 dan sekutunya, Congo River Alliance (AFC). Kelompok pemberontak ini tahun lalu berhasil merebut banyak wilayah strategis kaya mineral di Kivu Utara dan Selatan. Departemen Keuangan AS bahkan menegaskan, keberhasilan M23 tak akan terjadi tanpa sokongan Rwanda. Padahal, AS sempat memediasi kesepakatan damai antara kedua negara pada Desember lalu, namun M23 malah terus memperluas wilayahnya, termasuk merebut kota kunci Uvira.
Empat pejabat Rwanda yang disanksi adalah Vincent Nyakarundi (Kepala Staf Angkatan Darat RDF), Mayor Jenderal Ruki Karusisi, Mubarakh Muganga (Kepala Staf Pertahanan), dan Stanislas Gashugi (Komandan Pasukan Operasi Khusus). AS menganggap mereka kunci di balik pergerakan M23.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tommy Pigott, menyoroti M23 sebagai entitas yang telah disanksi PBB dan AS karena pelanggaran HAM mengerikan, termasuk eksekusi dan kekerasan terhadap warga sipil, bahkan perempuan dan anak-anak. Pigott menyebut, dukungan dari RDF (Pasukan Pertahanan Rwanda) dan pimpinan seniornya inilah yang memungkinkan M23 menguasai wilayah kedaulatan DRC dan melanjutkan kejahatan tersebut.
Reaksi dari kedua belah pihak tentu berbeda. Rwanda, melalui juru bicara Yolande Makolo, mengecam sanksi ini, menyebutnya "tidak adil", "menyimpangkan realitas", dan "memutarbalikkan fakta konflik" di timur DRC. Kigali justru menuduh DRC melanggar perjanjian damai dengan melancarkan serangan drone dan operasi darat sembarangan, serta gagal memenuhi janji menghentikan dukungan untuk milisi. Sebaliknya, pemerintah DRC menyambut baik sanksi tersebut, melihatnya sebagai "sinyal kuat dukungan" terhadap integritas teritorial dan kedaulatannya.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent menegaskan bahwa Washington akan menggunakan semua instrumen yang dimiliki untuk memastikan semua pihak mematuhi perjanjian. AS secara eksplisit menuntut penarikan segera pasukan, senjata, dan peralatan militer Rwanda dari DRC. Konflik di timur DRC memang bukan sekadar perseteruan lokal; ia diselimuti intrik perebutan sumber daya mineral yang kaya. Sanksi ini diharapkan menjadi tekanan serius bagi Rwanda untuk menghentikan campur tangannya, sekaligus membuka jalan bagi perdamaian yang berkelanjutan di wilayah yang telah lama menderita akibat kekerasan dan instabilitas ini. Tanpa resolusi nyata, nasib jutaan warga sipil di timur DRC akan terus terancam.