Dunia internasional kembali dihebohkan dengan ketegangan antara Venezuela dan Amerika Serikat. Presiden Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, dilaporkan ditahan oleh AS sejak awal Januari lalu di New York. Mereka menghadapi tuduhan serius terkait penyelundupan narkoba dan konspirasi terorisme narkotika. Menanggapi insiden ini, Menteri Luar Negeri Venezuela, Yvan Gil, angkat bicara di Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa pada Senin.
Gil dengan tegas menuntut agar AS segera membebaskan Maduro dan istrinya, menyebut penahanan ini sebagai 'operasi politik terselubung debat hukum' yang diorkestrasi oleh Washington. Menurut Gil, operasi AS ini merupakan bagian dari 'kampanye sistematis' yang telah menyebabkan lebih dari seratus kematian dan menegaskan bahwa Venezuela bukanlah negara yang berperang dengan AS, meskipun telah menjadi sasaran blokade dan sanksi selama satu dekade terakhir.
Kendati ada insiden penahanan ini, situasi di Venezuela relatif tenang, meskipun dinamika kepemimpinan internal masih aktif di bawah Presiden Interim Delcy Rodriguez. Menariknya, Rodriguez menunjukkan sikap yang lebih lunak terhadap pemerintahan Presiden AS Donald Trump, berbeda dengan Gil yang terus melontarkan kecaman keras. Insiden penahanan seorang kepala negara oleh negara lain ini jelas merupakan pelanggaran kedaulatan yang serius dan berpotensi memperdalam krisis diplomatik. Ini juga menyoroti kompleksitas hubungan kedua negara yang sudah tegang dan bisa memicu eskalasi.
Di sisi lain, Dana Moneter Internasional (IMF) menggambarkan kondisi ekonomi dan kemanusiaan Venezuela 'sangat rapuh' dengan inflasi tiga digit dan mata uang yang terus terdepresiasi. Faktor sanksi dan salah urus pemerintah disebut sebagai penyebabnya, memicu krisis kemanusiaan yang berujung pada eksodus besar-besaran warganya ke negara tetangga.
Namun, ada secercah harapan. AS Department of the Treasury baru-baru ini melonggarkan beberapa sanksi terhadap sektor energi Venezuela, langkah pelonggaran terbesar sejak insiden penahanan Maduro. Secara internal, Venezuela juga telah memulai proses rekonsiliasi dan koeksistensi politik. Ini terwujud dengan disahkannya Undang-Undang Amnesti 2026 untuk Koeksistensi Demokratis yang pada minggu ini saja telah membebaskan 379 tahanan politik. Hukum ini menandai perubahan signifikan bagi negara yang selama ini menyangkal memiliki tahanan politik. Gil menekankan bahwa Venezuela akan menyelesaikan masalahnya secara internal dan menyerukan agar hak asasi manusia tidak dijadikan alat perang politik atau dimanfaatkan secara selektif oleh negara-negara adidaya.