Greenland, pulau semi-otonom di Kutub Utara, kini jadi sorotan dunia setelah Prancis mengumumkan rencana membuka konsulat. Langkah ini bukan sekadar urusan diplomatik biasa, melainkan sinyal politik tegas yang dilayangkan Paris di tengah-tengah ancaman berulang Donald Trump untuk 'mengambil alih' wilayah tersebut ke tangan Amerika Serikat. Situasi ini pun memicu ketegangan serius di antara negara-negara anggota NATO.
Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, kepada RTL pada Rabu kemarin menjelaskan bahwa pembukaan konsulat di wilayah otonom Denmark itu, yang dijadwalkan 6 Februari, adalah pesan jelas. 'Ini adalah sinyal politik yang terkait dengan keinginan untuk lebih hadir di Greenland, termasuk di bidang ilmiah,' ujar Barrot. Ia menambahkan bahwa Greenland tak ingin dimiliki, dikuasai, atau diintegrasikan ke Amerika Serikat. 'Greenland sudah memilih Denmark, NATO, dan Uni Eropa.'
Pernyataan Barrot muncul saat para petinggi Denmark dan Greenland, termasuk Menteri Luar Negeri Lars Lokke Rasmussen dan Vivian Motzfeldt, bersiap bertemu Wakil Presiden AS JD Vance di Washington D.C. Mereka akan membahas masa depan pulau strategis tersebut.
Ancaman Trump yang berulang kali menyatakan bahwa wilayah Arktik ini akan berada di bawah kendali AS 'bagaimanapun caranya' telah menciptakan krisis internal NATO. Sekutu-sekutu Eropa memperingatkan, langkah pengambilalihan apa pun akan menimbulkan konsekuensi serius bagi hubungan AS dan Eropa.
Trump mengklaim AS membutuhkan Greenland, tempat Washington telah lama memiliki pangkalan militer, demi menghadapi ancaman Rusia dan Tiongkok. Ia juga menuduh Denmark telah mengabaikan keamanan wilayah tersebut. Tak hanya itu, Greenland dikenal kaya akan sumber daya mineral, termasuk minyak, gas, dan elemen langka (rare earths) yang vital untuk produk-produk teknologi.
Menanggapi situasi ini, Menteri Pertahanan Denmark, Troels Lund Poulsen, pada Rabu menyatakan pihaknya berencana 'memperkuat' kehadiran militer di Greenland. Denmark juga sedang berdialog dengan sekutu NATO-nya. 'Kami akan terus memperkuat kehadiran militer kami di Greenland, tetapi kami juga akan lebih fokus dalam NATO pada lebih banyak latihan dan peningkatan kehadiran NATO di Arktik,' tulis Poulsen dalam sebuah pernyataan kepada kantor berita AFP.
Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen, pada Selasa juga menegaskan bahwa wilayahnya ingin tetap menjadi bagian dari Denmark, bukan bergabung dengan AS. 'Kita sekarang menghadapi krisis geopolitik, dan jika kita harus memilih antara Amerika Serikat dan Denmark di sini dan saat ini, kita memilih Denmark,' katanya dalam konferensi pers di Kopenhagen.
Ketika ditanya mengenai komentar Nielsen, Trump menjawab singkat, 'Saya tidak setuju dengannya. Saya tidak tahu siapa dia. Saya tidak tahu apa pun tentang dia. Tapi itu akan jadi masalah besar baginya.'
Retorika agresif mantan presiden AS tersebut terus memicu janji dukungan untuk Denmark dan Greenland dari negara-negara NATO lainnya. Barrot menyebut, keputusan pembukaan konsulat Prancis diambil pada musim panas tahun lalu, saat Presiden Emmanuel Macron mengunjungi Greenland sebagai bentuk dukungan.