JAKARTA - Partai African National Congress (ANC) yang telah mendominasi politik Afrika Selatan selama lebih dari tiga dekade kini menghadapi tekanan besar. Dalam pemilihan lokal terbaru, ANC mengalami penurunan dukungan signifikan dan kehilangan kendali di lebih dari separuh dewan kota yang mereka menangkan pada 2021.
Hasil ini menjadi yang terburuk bagi ANC sejak partai tersebut berkuasa pada 1994, menandai berakhirnya era dominasi absolut mereka. ANC hanya berhasil meraih mayoritas di satu dari sembilan provinsi, yaitu Limpopo, turun drastis dari sebelumnya enam provinsi. Di tingkat kota, ANC hanya memenangkan suara terbanyak di dua dari delapan kota besar, jauh menurun dibandingkan enam kota pada pemilu sebelumnya.
Meski masih menjadi partai dengan perolehan suara tertinggi secara nasional dengan 31%, angka tersebut merosot tajam dari 46% pada pemilihan lokal lalu. Sebaliknya, partai oposisi utama Democratic Alliance (DA) mencatat kenaikan signifikan dengan meraih 25% suara nasional, naik dari 22% lima tahun silam. DA bahkan berhasil mengamankan mayoritas penuh di Cape Town dan meraih suara terbanyak di Nelson Mandela Bay serta wilayah ekonomi Gauteng yang mencakup Johannesburg dan Pretoria.
Partai uMkhonto weSizwe (MK) yang dipimpin mantan Presiden Jacob Zuma menempati posisi ketiga dengan 10% suara, mengulang performa mereka di pemilu nasional 2024. MK menjadi partai terbesar di provinsi KwaZulu-Natal dengan 34% suara, namun tetap memerlukan koalisi untuk memerintah.
Situasi ini memaksa ANC untuk berlomba dengan waktu hingga 27 November mendatang guna membentuk kesepakatan bagi hasil kekuasaan di tingkat lokal. Meski di tingkat nasional ANC dan DA tergabung dalam Government of National Unity (GNU) sejak 2024, hubungan kedua rival lama ini masih penuh ketegangan. Para analis memprediksi kedua partai mungkin akan kembali bekerja sama di tingkat kota, meski belum ada konfirmasi resmi dari petinggi ANC.
Penurunan dukungan ANC mencerminkan meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap kinerja partai yang dianggap gagal menangani berbagai persoalan ekonomi dan sosial. Bagi masyarakat Afrika Selatan, fragmentasi politik ini bisa berarti perubahan lanskap pemerintahan lokal yang lebih beragam, namun juga berpotensi menimbulkan ketidakstabilan jika koalisi tidak terbentuk dengan baik.