NEW DELHI — Gelombang protes politik kembali memanas di India. Partai oposisi utama menggelar long march menuju Mahkamah Agung di New Delhi untuk menuntut pengunduran diri Komisioner Pemilihan Umum (KPU), Gyanesh Kumar. Mereka menuduh Kumar melakukan manipulasi data pemilih demi menguntungkan partai berkuasa, Bharatiya Janata Party (BJP) pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi.
Pemimpin oposisi Rahul Gandhi memimpin langsung aksi ini dengan membawa salinan Konstitusi India. Ia menyerukan persatuan dari semua partai oposisi, kelompok masyarakat sipil, dan siapa pun yang percaya pada demokrasi untuk turun ke jalan. Massa mulai bergerak dari Barakhamba Road sejak pukul 15.30 waktu setempat, dengan pengamanan ketat dari ribuan aparat keamanan yang membarikade sejumlah ruas jalan utama.
Ketua Mahkamah Agung, Surya Kant, menyatakan menolak pertemuan dengan delegasi oposisi dengan alasan tertentu. Meski demikian, ia menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mengajukan gugatan ke pengadilan. Oposisi berencana menempuh jalur hukum dengan mengajukan petisi resmi setelah prosesi long march selesai.
Analisis Dampak: Aksi ini menjadi ujian kredibilitas demokrasi terbesar bagi pemerintahan Modi dalam beberapa tahun terakhir. Eskalasi ketegangan antara oposisi dan KPU berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas pemilu India, yang selama ini dianggap sebagai salah satu yang terbesar di dunia. Situasi ini juga memicu kekhawatiran akan stabilitas keamanan di ibu kota, mengingat beberapa pemimpin oposisi telah ditahan dalam aksi serupa sebelumnya.