PRABOWO MINTA MAAF KE SINGAPURA-MALAYSIA SOAL KABUT - Berita Dunia
← Kembali

PRABOWO MINTA MAAF KE SINGAPURA-MALAYSIA SOAL KABUT

Foto Berita

Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menyampaikan permintaan maaf kepada Singapura dan Malaysia terkait masalah kabut asap lintas batas yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan yang berlangsung selama berbulan-bulan. Permintaan maaf ini disampaikan Prabowo dalam sesi pertemuan KTT ASEAN di Manila, Filipina, Minggu (26/10).

Dalam pernyataannya, Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya menerapkan kebijakan tanpa toleransi atau zero-tolerance policy terhadap perusahaan yang terbukti berkontribusi dalam kebakaran hutan. Ia pun membeberkan data tegas: sebanyak 17 izin konsesi perusahaan telah dicabut, 26 perusahaan sedang dalam penyelidikan, 11 perusahaan sudah didakwa, dan 23 perusahaan lainnya masuk dalam daftar untuk segera didakwa. Total, ada 104 perusahaan yang kini diselidiki oleh kepolisian.

Selain penindakan hukum, Indonesia juga mengerahkan 71.000 personel pemadam kebakaran hutan. Namun, upaya ini tidak tanpa korban; sebanyak 16 orang dilaporkan meninggal dunia saat bertugas memadamkan api. Menteri Luar Negeri Filipina, Theresa Lazaro, menyebut bahwa Jakarta sangat jujur dan terbuka dalam memaparkan upaya mereka mengatasi karhutla dalam sesi pleno tersebut.

Kebakaran hutan yang melanda Indonesia tahun ini tercatat sebagai yang terparah dalam 11 tahun terakhir, dengan lahan luas terdampak terutama di Sumatra, Kalimantan, dan Papua. Asap dari kebakaran ini sempat menyelimuti Singapura dan Malaysia selama beberapa bulan terakhir. Meski begitu, kedua negara tetangga tersebut memilih menahan kritik dan justru menawarkan bantuan untuk memadamkan api.

Isu ini juga sempat memanas setelah pejabat Indonesia, Syahganda Nainggolan, menuai kritik karena pernyataannya bahwa hutan Indonesia memasok oksigen ke Malaysia dan Singapura. "Kami tidak hanya mengirim asap, tapi saat tidak ada asap, kami mengirim oksigen," ujarnya pada Oktober lalu.

Secara formal, negara-negara Asia Tenggara terikat pada Perjanjian ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas tahun 2002. Namun, perjanjian ini tidak memiliki ketentuan penegakan hukum oleh badan yudisial seperti Mahkamah Internasional. Implementasinya pun berjalan sangat lambat; kantor koordinasi perjanjian di Jakarta baru dibuka April lalu, hampir seperempat abad setelah gagasan itu dicetuskan.

Analisis Dampak: Langkah permintaan maaf Prabowo menjadi sinyal diplomatik penting untuk meredakan ketegangan di kawasan. Namun, bagi masyarakat, ujian sesungguhnya ada pada penegakan hukum di lapangan. Publik menantikan apakah sanksi terhadap 104 perusahaan tersebut benar-benar dijalankan atau hanya bersifat retoris. Selain itu, lambatnya implementasi perjanjian ASEAN menunjukkan bahwa kerjasama regional masih terkendala birokrasi, sementara dampak kesehatan (ISPA) dan ekonomi (pembatalan penerbangan) terus menghantui masyarakat di wilayah terdampak.


Bagikan berita ini:

WhatsApp Facebook