Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuat gebrakan dengan menangguhkan sementara Undang-Undang Jones Act yang telah berusia seabad. Kebijakan darurat ini berlaku selama 60 hari ke depan dan memungkinkan kapal-kapal berbendera asing untuk mengangkut minyak, gas, pupuk, serta komoditas penting lainnya di antara pelabuhan-pelabuhan AS. Langkah ini diambil dengan tujuan utama: menekan biaya transportasi dan memastikan pasokan energi yang stabil di tengah gejolak pasar global.
Keputusan penangguhan ini hadir di momen yang sangat krusial. Konflik terbaru antara AS-Israel dengan Iran telah memicu ketidakpastian di pasar minyak dunia. Akibatnya, harga minyak mentah Brent sempat melonjak mendekati 109 dolar per barel dan harga bensin di pompa AS rata-rata mencapai 3,84 dolar per galon, atau naik lebih dari 25% dibandingkan sebelum konflik. Gangguan pada lalu lintas kapal tanker di Selat Hormuz, yang merupakan jalur vital pengiriman minyak global, turut memperparah kondisi. Dengan mengizinkan kapal asing beroperasi, pemerintah berharap bisa meredakan tekanan harga dan melancarkan distribusi pasokan.
Sebagai konteks, Undang-Undang Jones Act atau Merchant Marine Act of 1920, disahkan untuk membangun kembali industri pelayaran AS pasca Perang Dunia I. Inti aturannya adalah mewajibkan setiap kapal yang mengangkut barang atau penumpang antar pelabuhan AS harus dibangun di AS, dimiliki oleh warga AS, dan diawaki sebagian besar oleh warga Amerika. Tujuannya tak lain untuk menjaga kemandirian dan kesiapan armada dagang AS, terutama demi kepentingan pertahanan nasional. Meski demikian, para kritikus sering berpendapat bahwa pembatasan kompetisi asing ini justru membuat biaya pengiriman domestik menjadi lebih mahal.
Tak hanya energi, penangguhan aturan ini juga diharapkan membantu pasokan pupuk yang sangat dibutuhkan selama musim tanam di musim semi. Namun, seperti banyak kebijakan lainnya, langkah ini tak luput dari kritik. American Maritime Partnership, sebuah koalisi yang mewakili pemilik kapal AS, telah menyuarakan keberatan. Mereka kemungkinan melihat kebijakan ini sebagai potensi ancaman bagi industri maritim domestik. Walau begitu, penangguhan sementara ini adalah respons langsung pemerintah AS untuk meredakan dampak ekonomi dari ketegangan geopolitik global yang kini dirasakan langsung oleh masyarakat Amerika.