Serangan drone terhadap ladang gas Khor Mor di wilayah semi-otonom Kurdistan, Irak utara, kembali memicu kekhawatiran serius soal keamanan energi di kawasan tersebut. Insiden yang terjadi pada Minggu malam waktu setempat ini memicu kebakaran dan memaksa penghentian pasokan gas ke sejumlah pembangkit listrik. Akibatnya, kapasitas pembangkit listrik di wilayah yang dikelola Pemerintah Regional Kurdistan (KRG) langsung anjlok antara 2.500 hingga 2.800 megawatt.
Perdana Menteri Irak, Ali al-Zaidi, bergerak cepat dengan memerintahkan pembentukan tim investigasi bersama bersama otoritas KRG untuk memburu dalang serangan. Hingga kini, belum ada kelompok yang mengklaim bertanggung jawab atas aksi tersebut. Namun, eskalasi ini terjadi di tengah memanasnya tensi regional akibat perang AS-Israel melawan Iran, yang membuat Baghdad mendapat tekanan besar untuk menertibkan senjata milik faksi bersenjata Syiah pro-Iran.
Otoritas KRG mencurigai kelompok yang didukung Iran di Irak berada di balik serangan ini, merujuk pada pola serangan serupa dalam beberapa tahun terakhir. Situasi semakin rumit karena serangan ini terjadi hanya beberapa hari setelah Partai Persatuan Patriotik Kurdistan (PUK) menyatakan mundur dari KRG, memperdalam krisis politik dengan rivalnya, Partai Demokrat Kurdistan (KDP).
Pengamat politik dari KDP, Mohammed Amer, menilai insiden Khor Mor ini sebagai ujian nyata bagi kedaulatan negara Irak. Menurutnya, pemerintah federal bertanggung jawab penuh melindungi wilayah dan wilayah udara Irak, serta menindak tegas pihak-pihak yang bertanggung jawab atas serangan terhadap sumber energi vital ini. Ia juga mengingatkan bahwa serangan berulang dapat menakuti investor asing dan merusak industri energi Irak.
Senada dengan itu, peneliti urusan strategis Kadhim Yawer melihat serangan ini sebagai dampak langsung dari faktor eksternal, yakni eskalasi konflik AS-Iran yang dikhawatirkan kembali memanas dalam waktu dekat. Serangan ini tidak hanya mengganggu pasokan listrik masyarakat sipil, tetapi juga menjadi sinyal bahwa kelompok bersenjata di luar kontrol negara masih menjadi ancaman nyata bagi stabilitas Irak.