Pemerintah Irlandia mengambil langkah strategis dengan merencanakan pembentukan badan khusus untuk mengkaji potensi penyatuan kembali dengan Irlandia Utara. Perdana Menteri Micheal Martin dalam wawancara dengan The Irish Times mengungkapkan bahwa Dublin untuk pertama kalinya akan melakukan riset mendalam dan persiapan teknis terkait skenario unifikasi dengan wilayah yang saat ini berada di bawah kendali Inggris tersebut.
Badan baru ini nantinya bertugas memetakan berbagai model dan tantangan dari sejumlah kemungkinan hasil akhir, mulai dari Irlandia Utara yang tetap menjadi bagian dari Inggris Raya hingga opsi otonomi khusus dalam kerangka Irlandia bersatu. Langkah ini merujuk pada amanat Perjanjian Damai Good Friday 1998 yang mengakhiri konflik berkepanjangan, di mana pemerintah Inggris wajib menggelar referendum penyatuan Irlandia atau border poll jika terlihat mayoritas pemilih di Irlandia Utara cenderung mendukungnya.
Martin menyoroti kekhawatirannya terhadap dorongan referendum pasca-Brexit yang dinilainya terlalu partisan dan sepihak. Ia menekankan pentingnya pendekatan yang mendengar semua suara, bukan sekadar narasi kemenangan satu pihak. Meski jajak pendapat konsisten menunjukkan mayoritas warga Irlandia Utara masih ingin bertahan di bawah Inggris, selisihnya semakin menyempit sejak Brexit, seiring meningkatnya desakan dari partai nasionalis seperti Sinn Fein.
Usulan Martin, yang langkah awalnya akan dibawa ke kabinet sebelum akhir tahun, menjadi manuver terbaru dari partai pemerintah di selatan untuk mempertimbangkan bentuk Irlandia bersatu. Mitra koalisinya, Fine Gael, dijadwalkan mempublikasikan cetak biru untuk pulau bersatu pada konferensi tahunan pekan depan. Bagi masyarakat, perkembangan ini menandakan isu penyatuan Irlandia kembali menghangat dan dapat memengaruhi stabilitas politik serta ekonomi kawasan, termasuk potensi perubahan hubungan dagang dan regulasi lintas batas yang selama ini bergantung pada status Irlandia Utara.