Ketegangan politik di Polandia kembali memuncak. Aparat kepolisian antihuru-hara (riot police) dikerahkan di luar gedung Mahkamah Konstitusi di Warsawa untuk mengamankan situasi dari massa pendukung partai oposisi, Law and Justice (PiS). Langkah ini diambil setelah Menteri Kehakiman Waldemar Żurek mengajukan permintaan pencabutan imunitas terhadap Presiden Mahkamah Konstitusi, Bogdan Święczkowski, dan Wakilnya, Bartłomiej Sochański, guna menghadapi tuduhan pidana.
Perdana Menteri Donald Tusk menegaskan bahwa langkah tegas ini adalah bagian dari komitmennya untuk melakukan depolitisasi lembaga peradilan. Ia menyebut proses pemulihan supremasi hukum di negaranya sebagai langkah yang sulit namun necessary setelah bertahun-tahun kekacauan hukum di era pemerintahan sebelumnya. Namun, pihak Mahkamah Konstitusi merespons keras melalui media sosial, menyebut tindakan pemerintah sebagai upaya 'kudeta' dan menegaskan bahwa kedua hakim tersebut masih sah secara hukum.
Konflik ini melibatkan tarik-menarik kepentingan antara pemerintahan Tusk dengan Presiden Karol Nawrocki yang didukung kubu PiS. Presiden Nawrocki bahkan sempat memerintahkan pesawatnya kembali ke Warsawa saat dalam perjalanan ke Senegal, menunjukkan betapa seriusnya krisis ini. Akar masalahnya adalah sengketa legitimasi hakim yang terjadi sejak 2015, di mana pengadilan Eropa menilai beberapa hakim yang dipilih era PiS tidak sah. Dampaknya bagi masyarakat, ketidakpastian hukum ini berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan dan stabilitas demokrasi Polandia di mata Uni Eropa.