Jakarta - Amerika Serikat resmi menjatuhkan sanksi terhadap Kementerian Pertahanan Rwanda. Langkah ini diambil Washington karena tuduhan keterlibatan Kigali dalam mendukung kelompok pemberontak M23 di Republik Demokratik Kongo (DRC) bagian timur.
Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, menegaskan bahwa Rwanda harus menghentikan dukungannya dan menarik pasukannya dari wilayah konflik. Sanksi ini muncul beberapa bulan setelah kedua negara menandatangani kesepakatan damai yang dimediasi AS, namun bentrokan bersenjata nyatanya masih terus berlanjut hingga awal 2025.
Menurut laporan Departemen Keuangan AS, Kementerian Pertahanan Rwanda diduga kuat mengarahkan ribuan tentara untuk bertempur bersama M23. Mereka tidak hanya mengirim personel, tetapi juga memasok senjata, peralatan, logistik, hingga pelatihan militer.
Pemberontak M23 sendiri diketahui telah menguasai wilayah kaya mineral, termasuk lokasi tambang emas di Kivu Selatan dan Rubaya yang merupakan produsen coltan utama. AS mencurigai hasil tambang dari wilayah pendudukan ini dialirkan ke rantai pasok Rwanda, sehingga negara tersebut mengekspor mineral lebih banyak dari kapasitas produksi aslinya.
Meski begitu, pemerintah Rwanda melalui juru bicaranya, Yolande Makolo, membantah keras tuduhan tersebut. Kigali bersikeras tidak mendukung M23 dan justru menuding DRC gagal menetralisir milisi FDLR yang mereka anggap sebagai ancaman keamanan nasional.
Sanksi ini juga menyasar Zigama Credit and Savings Society, sebuah bank yang melayani aparat keamanan Rwanda, karena diduga memfasilitasi transaksi senilai puluhan juta dolar terkait konflik.