Ratusan warga turun ke jalanan Bogota, Kolombia, memprotes kebijakan pemerintah baru yang memulihkan hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Israel. Aksi ini digelar di depan Kedutaan Besar Israel, menandai tiga tahun sejak serangan 7 Oktober 2023 yang memicu perang genosida di Gaza.
Pemerintah Kolombia di bawah Presiden Abelardo de la Espriella, yang baru dilantik Agustus lalu, membalikkan kebijakan pendahulunya, Gustavo Petro. Petro sebelumnya memutus hubungan diplomatik dan menghentikan impor senjata dari Israel sebagai bentuk protes terhadap serangan di Gaza. De la Espriella justru berjanji menjalin hubungan erat dengan AS dan Israel untuk memerangi kelompok bersenjata di dalam negeri, bahkan membuka kedutaan baru di Yerusalem dan mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan yang diduduki Suriah.
Para pengunjuk rasa menilai langkah ini membuat Kolombia ikut terlibat dalam kekejaman yang terjadi di Palestina. "Ketika hubungan diplomatik diputus, pesannya jelas bahwa kita tidak akan menjadi bangsa yang terlibat dalam kekejaman mereka," ujar Nicolas Isaza, salah satu peserta aksi, kepada Al Jazeera. "Kini pemerintah kita tidak lagi menarik garis terhadap kekejaman yang terjadi di Palestina," tambahnya.
Dampaknya, kebijakan luar negeri Kolombia yang berbalik arah ini memicu ketegangan domestik. Masyarakat yang mendukung solidaritas Palestina merasa pengkhianatan terhadap nilai kemanusiaan, sementara pemerintah berdalih hubungan dengan Israel diperlukan untuk keamanan nasional. Situasi ini juga bisa mempengaruhi stabilitas politik dalam negeri Kolombia, mengingat isu Palestina sangat sensitif bagi sebagian besar rakyatnya.