Di tengah intensifnya gempuran Israel ke Jalur Gaza pekan lalu, sebuah pengumuman mengejutkan datang dari utusan khusus Presiden Amerika Serikat, Steven Witkoff. Ia menyatakan bahwa “gencatan senjata” sedang memasuki tahap kedua. Tak lama setelah itu, pemerintahan Presiden Donald Trump, yang saat ini berkuasa, meluncurkan rencana pembentukan komite eksekutif asing dan dewan perdamaian.
Badan-badan ini akan mengawasi administrasi sementara Gaza yang diisi oleh para teknokrat Palestina. Desain tata kelola ini sejalan dengan keinginan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang menegaskan bahwa baik Hamas maupun Otoritas Palestina (PA) yang didominasi Fatah tidak boleh terlibat dalam masa depan Gaza. Meski Fatah sempat disebut dalam “rencana damai” Trump, keterlibatannya disyaratkan harus melalui serangkaian reformasi yang tidak disebutkan secara spesifik.
Dalam praktiknya, syarat reformasi yang kabur ini bisa menjadi dalih ampuh untuk menghalangi Fatah kembali memerintah Jalur Gaza. Penulis Palestina dari Gaza, yang menyoroti isu ini, menekankan bahwa pendekatan Israel dan AS yang kukuh pada prinsip “tanpa Hamas, tanpa Fatah” menunjukkan ketidaktahuan mendalam tentang struktur masyarakat Palestina, politik, dan sejarahnya.
Gagasan bahwa entitas politik Palestina bisa dibentuk oleh kekuatan eksternal dan diintegrasikan sepenuhnya dalam pendudukan untuk mengatur urusan Palestina, dianggap sangat tidak realistis. Selama 77 tahun terakhir, berbagai gerakan dan revolusi nasional Palestina telah muncul, semuanya bersatu dalam satu kesamaan: penolakan terhadap kehadiran kolonial Israel.
Tidak pernah ada kelompok Palestina, dalam bentuk apapun, yang secara terbuka menyetujui integrasi ke dalam proyek kolonial Israel. Dalam kerangka perlawanan inilah kesadaran kolektif Palestina ditempa, partai-partai politik lahir, dan opini publik terbentuk.
Fatah dan Hamas hingga kini tetap menjadi dua komponen politik paling dominan dalam masyarakat Palestina. Fatah, yang awalnya muncul sebagai gerakan pembebasan nasional utama sebelum jalur politiknya bergeser pasca-Kesepakatan Oslo, dan Hamas yang mempertahankan komitmennya terhadap perlawanan sejak awal pembentukannya, keduanya mewakili bagian penting dari identitas Palestina.
Di antara kedua arus utama ini, serta faksi-faksi kecil lainnya, tatanan sosial Palestina secara alami menolak kepemimpinan atau entitas apa pun yang beroperasi di luar kerangka kemerdekaan nasional atau menerima pengawasan asing. Israel, dalam hal ini, memilih untuk mengabaikan realitas yang mengakar kuat ini. Mereka terus mencoba mencari “alternatif lokal” untuk pemerintahan di Gaza, bahkan berupaya mempersenjatai individu atau kelompok tertentu selama perang dengan harapan mereka dapat berperan di era pasca-perang. Namun, semua upaya ini diprediksi akan mandul, sebab mereka tidak menghargai suara dan aspirasi sejati rakyat Palestina.