ISLAMABAD - Sebuah babak baru dalam ketegangan global terjadi. Presiden AS Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian secara elektronik menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memperpanjang gencatan senjata. Pakistan, yang menjadi mediator, menyebut 'Nota Kesepahaman Islamabad' ini resmi berlaku mulai Rabu (16/4/2025).
Kesepakatan ini mengakhiri perang yang dipicu serangan AS dan Israel ke Iran pada 28 Februari lalu. Gencatan senjata sementara sebelumnya sudah berlaku pada 8 April. Kini, gencatan diperpanjang 60 hari untuk membuka ruang negosiasi lebih lanjut soal program nuklir Iran, sanksi AS, dan pencairan aset beku Teheran.
Dalam isi perjanjian, Iran kembali menegaskan komitmen untuk tidak mengembangkan senjata nuklir, mengakhiri perang di semua lini, dan membuka kembali Selat Hormuz. Namun, Teheran bersikap keras. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menegaskan Iran akan memantau kepatuhan AS 'tanpa keringanan' dan tidak akan memenuhi kewajiban jika Washington mengelak.
Yang menarik, Iran menolak membahas program misilnya dalam negosiasi dan menolak mengirimkan stok uranium yang diperkaya ke luar negeri. Sebagai gantinya, Iran bersama Oman akan menyusun rezim baru pengelolaan Selat Hormuz dengan 'mengenakan biaya jasa' di sana.
Di sisi lain, Trump mendapat tekanan dari partainya sendiri. Beberapa politikus Republik mengkritik kesepakatan ini sebagai pemborosan uang pajak yang tidak membatasi program nuklir Iran secara efektif. Namun, Senator Roger Marshall justru memuji MoU ini sebagai 'kesepakatan yang menang' dan lebih baik dari perjanjian era Obama.
Analisis Dampak: Kesepakatan ini ibarat 'napas lega' bagi pasar minyak global karena Selat Hormuz kembali aman. Namun, publik perlu waspada. Sifat sementara (60 hari) dan sikap saling curiga membuat perdamaian ini rapuh. Jika negosiasi nuklir buntu, bukan tidak mungkin konflik kembali pecah. Indonesia, sebagai negara pengimpor minyak, harus mengantisipasi fluktuasi harga BBM dalam dua bulan ke depan.